Penentuan Wapres Pengganti Gibran di MPR Dinilai Harus Lewat Pemungutan Suara, Bukan Aklamasi

Titi Anggraini
Titi Anggraini

Fajarasia.id — Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa mekanisme penentuan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus ditempuh melalui proses pemilihan, bukan aklamasi atau sekadar pernyataan persetujuan.

Menurut Titi, ketentuan mengenai pemungutan suara tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 140 Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.

“Karena ini pemilihan, bukan aklamasi. Dan itu sudah ditegaskan oleh Tatib, hasil pemungutan suara,” ujar Titi saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).

Titi menjelaskan, dalam forum tersebut hak suara tidak hanya dipegang oleh anggota DPR yang berasal dari partai politik, tetapi juga dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berjumlah 152 kursi dari 38 provinsi.

Oleh karena itu, ia memandang MPR perlu memiliki dasar pertimbangan yang komprehensif dalam menentukan pilihan di antara dua nama kandidat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Selain menelaah daftar riwayat hidup dan rekam jejak, para kandidat dinilai perlu diberi ruang untuk memaparkan visi dan misi mereka.

“Bagaimana tahu cara yang terbaik? Ada CV, ada rekam jejak, tapi juga harusnya dimungkinkan untuk penyampaian visi misi,” ucapnya.

Ia menambahkan, usulan dua nama kandidat dari presiden berfungsi sebagai pintu masuk konstitusional, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan MPR yang semestinya berlandaskan pada kejelasan visi para calon. Hal-hal teknis seperti penyampaian visi dan misi tersebut dinilai perlu dibahas sebelum Sidang Paripurna MPR digelar.

MPR Kaji Teknis Pemilihan

Sementara itu, MPR RI telah menjadwalkan penyelenggaraan Sidang Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026 mendatang. Dalam sidang tersebut, satu dari dua kandidat yang diusulkan Presiden Prabowo dengan perolehan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden.

Terkait teknis pelaksanaannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa pimpinan MPR masih mengkaji mekanisme penentuan kandidat, termasuk opsi pemungutan suara (voting) maupun musyawarah mufakat. Persiapan teknis tersebut diserahkan kepada panitia ad hoc yang dibentuk MPR.

“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” kata Muzani dalam keterangan pers seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Muzani menyebutkan bahwa detail teknis penyelenggaraan rapat paripurna akan dijelaskan lebih lanjut oleh panitia ad hoc setelah rampung disusun.****

Pos terkait