Status PSI di Koalisi Disorot, Demokrat Serahkan Keputusan ke Gerindra

Status PSI di Koalisi Disorot, Demokrat Serahkan Keputusan ke Gerindra

Fajarasia.id  — Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya penentuan status Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam barisan koalisi pemerintahan kepada Partai Gerindra selaku pemimpin koalisi. Pernyataan ini merespons pandangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai PSI tidak lagi berada di dalam koalisi pemerintah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan, keberlanjutan posisi sebuah partai di dalam maupun di luar pemerintahan sangat bergantung pada peran dukungan yang diberikan serta keputusan pucuk pimpinan koalisi.

“Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra,” ujar Herman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Selain menanggapi dinamika internal koalisi, Herman turut menyinggung proses pengisian kursi wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sesuai amanat konstitusi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Namun, Herman menyebut hingga kini partai-partai anggota koalisi belum menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk membahas hal tersebut. Sementara itu, MPR RI telah menetapkan tenggat waktu pengusulan dua nama kandidat hingga 25 November 2026. Untuk sikap politik Demokrat sendiri, ia memastikan partai tetap berpegang pada arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bantahan PSI

Polemik mengenai posisi PSI di pemerintahan mencuat setelah Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid melontarkan dugaan bahwa PSI sudah keluar dari koalisi, Selasa (17/11/2026). Penilaian itu didasari kondisi terkini setelah Gibran Rakabuming mundur dari jabatan wakil presiden dan tiga kader PSI di kabinet—yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha—memilih mundur dari keanggotaan partai secara bersamaan pada 9 November lalu.

“Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul.

Menanggapi spekulasi tersebut, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie membantah anggapan bahwa partainya telah meninggalkan koalisi. Menurut dia, keterikatan dalam koalisi pemerintahan merupakan sikap kelembagaan partai, bukan ditentukan oleh keberadaan individu di kursi kabinet.

“Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” tegas Grace, Rabu (18/11/2026).

Ia memastikan PSI masih berada di barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap serupa juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman yang menyatakan partainya tetap berkomitmen mengawal serta menyukseskan program-program Presiden Prabowo yang berpihak kepada masyarakat.****

Pos terkait