RUU Perampasan Aset Bakal Bentuk Badan Independen Pengelola Aset Rampasan

RUU Perampasan Aset Bakal Bentuk Badan Independen Pengelola Aset Rampasan

Fajarasia.id  — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI turut memuat rencana pembentukan Badan Pengelolaan Aset Rampasan. Lembaga khusus yang bersifat independen tersebut nantinya akan berada di bawah kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan, pimpinan badan tersebut nantinya ditentukan dan diangkat oleh Presiden setelah memperoleh persetujuan DPR.

“Badan pengelola aset itu adalah badan yang independen. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR,” ujar Tandra kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Menurut anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu, struktur berbentuk badan dipilih agar tata kelola dan pengambilan keputusan berjalan lebih efektif. Pemerintah sebelumnya sempat mengusulkan format dewan, tetapi DPR mendorong bentuk badan supaya pucuk pimpinannya memiliki kewenangan komando yang jelas.

“Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif,” kata Tandra.

Ia menambahkan, posisi independen sengaja dirancang agar lembaga ini steril dari tekanan maupun intervensi pihak mana pun saat menjalankan tugasnya. Ke depan, seluruh urusan penyimpanan, perawatan, hingga penjualan aset hasil perampasan akan terpusat di tangan badan tersebut.

Senada dengan Tandra, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai kehadiran lembaga tersendiri sangat dibutuhkan agar aset-aset yang telah disita negara dapat dikelola secara profesional dan terarah.

“Ada badan khusus nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Rudianto seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.****

Pos terkait