Fajarasia.id — Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun, Jawa Timur, mengawasi keberadaan 974 warga negara asing (WNA) yang bermukim dan beraktivitas di wilayah kerjanya. Mayoritas dari ratusan warga asing tersebut merupakan santri asal Malaysia, sedangkan sisanya adalah tenaga kerja asing (TKA) di sektor industri.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun Arief Adi Prayogo menuturkan, sebagian besar WNA tersebut menempuh pendidikan di lingkungan pesantren. Wilayah persebaran utamanya berada di sekitar Pondok Pesantren Temboro dan Pondok Modern Darussalam Gontor.
“Kebanyakan WNA adalah santri yang beraktivitas di sekitaran pondok pesantren, seperti Temboro dan Gontor,” ujar Arief di Madiun, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan pendataan kantor imigrasi, komposisi WNA terbanyak berasal dari Malaysia dengan jumlah 228 orang. Posisi berikutnya ditempati warga negara China sebanyak 220 orang, disusul warga Kamboja sebanyak 121 orang, serta warga dari sejumlah negara lain. Menurut Arief, angka tersebut terus bergerak dinamis seiring keluar-masuknya warga asing di wilayah Madiun dan sekitarnya.
Pengawasan ketat ini dijalankan untuk mencegah potensi pelanggaran aturan keimigrasian, khususnya penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai peruntukan dokumennya.
Sepanjang Januari hingga November 2026, Imigrasi Madiun tercatat telah mengambil tindakan tegas berupa deportasi terhadap empat WNA. Rinciannya terdiri atas tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia.
“Pelanggaran yang ditemukan berupa izin tinggal melebihi batas waktu atau overstay dan penyalahgunaan izin tinggal,” kata Arief.
Meski memperketat pemantauan, pihak imigrasi memastikan langkah tersebut tidak bertujuan menghambat iklim investasi maupun penanaman modal asing di daerah. Perusahaan penjamin dan setiap WNA tetap dipersilakan beraktivitas selama jenis izin tinggal yang dikantongi selaras dengan kegiatan di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, petugas mengedepankan pola persuasif melalui edukasi kepada perusahaan sponsor, penanggung jawab lembaga, hingga WNA bersangkutan. Namun, penindakan hukum tetap akan diterapkan apabila pelanggaran masih terjadi setelah sosialisasi diberikan.
Untuk memperluas jangkauan pemantauan, Imigrasi Madiun juga telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga tingkat kecamatan. Masyarakat dan pemangku kepentingan setempat diharapkan segera melapor apabila mendapati aktivitas warga asing yang mencurigakan di lingkungannya.****





