Fajarasia.id — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap akhir legislasi untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Kepastian ini mengakhiri penantian panjang publik terhadap instrumen hukum tersebut yang telah bergulir selama sekitar 18 tahun.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan, persetujuan pengesahan beleid ini merupakan wujud komitmen kelembagaan antara DPR dan pemerintah agar harapan masyarakat tidak kembali tertunda.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Nasir kepada wartawan, Kamis.
Menurut dia, kesepakatan yang telah diteken pimpinan DPR bersifat mengikat secara institusi, bukan sekadar janji perseorangan. Ia berharap kehadiran undang-undang ini membawa dampak nyata bagi upaya pemberantasan tindak pidana serta pemulihan kerugian negara.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Nasir.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir turut mengapresiasi kontribusi berbagai kalangan, mulai dari pakar, akademisi, mahasiswa, hingga elemen masyarakat sipil yang memberi masukan selama penyusunan draf. Ia juga menyoroti sinergi pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta awak media yang mengawal jalannya pembahasan secara terbuka.
“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” ucapnya.
Sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah telah menyepakati kelanjutan RUU ini dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati itu berlangsung bulat tanpa penolakan. Seluruh peserta rapat menyetujui draf RUU Perampasan Aset dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna terdekat untuk disahkan secara resmi.****





