Pimpinan DPR Dilaporkan ke MKD soal UU Perampasan Aset, Komisi III Beberkan Bukti Keterbukaan Publik

Pimpinan DPR Dilaporkan ke MKD soal UU Perampasan Aset, Komisi III Beberkan Bukti Keterbukaan Publik

Fajarasia.id  — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro merespons pelaporan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mewakili Koalisi Advokasi Perampasan Aset. Laporan yang menyoroti dugaan minimnya transparansi pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset itu ditanggapi dengan ajakan agar masyarakat sipil menilai proses legislasi secara utuh dan berbasis fakta.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (20/11/2026), Dede menyatakan bahwa parlemen menghormati hak pengawasan dan kritik publik. Namun, ia menegaskan bahwa penyusunan beleid tersebut merupakan proses kelembagaan bersama pemerintah yang telah membuka ruang partisipasi luas serta dapat ditelusuri jejak digitalnya melalui kanal resmi DPR, TVR Parlemen, hingga siaran YouTube.

“Materi dan dokumentasi pembahasan dapat ditelusuri melalui kanal resmi DPR RI, termasuk rapat dengar pendapat umum dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah. Berdasarkan klarifikasi yang telah disiapkan, draf final RUU Perampasan Aset tertanggal 19 November 2026 juga telah diunggah melalui laman Partisipasi Legislasi DPR RI. Kami mendorong agar seluruh dokumen tersebut mudah ditemukan dan diakses masyarakat,” ujar Dede.

Untuk membantah tudingan proses yang tertutup, politikus asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah X itu memaparkan rangkaian penyerapan aspirasi yang telah ditempuh Komisi III bersama Badan Keahlian DPR RI. Tercatat sedikitnya ada 87 forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja ke 15 provinsi, serap aspirasi di 46 daerah pemilihan, serta 19 masukan tertulis yang masuk sepanjang tahun 2026.

Terkait sasaran laporan ke MKD terhadap Puan Maharani, Dede menjelaskan bahwa peran Ketua DPR dijalankan sesuai koridor tata tertib dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurutnya, pimpinan dewan sejak awal mengawal serius pembahasan regulasi ini.

“Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI bersama pimpinan DPR RI Bapak Sufmi Dasco, sejak awal memberikan perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Pak Dasco juga senantiasa memonitor jalannya setiap tahapan pembahasan RUU ini di Komisi III DPR RI,” tutur Dede.

Lebih lanjut, Dede mengingatkan bahwa lahirnya UU Perampasan Aset merupakan jawaban atas penantian panjang publik untuk memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara maupun korban tindak pidana. Ia mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum mengalihkan fokus untuk mengawal implementasi aturan tersebut agar berjalan akuntabel.

“Mari kita fokus terhadap tujuan utama undang-undang ini, yaitu memastikan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri, dirampas melalui prosedur hukum yang adil, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak, termasuk masyarakat yang menjadi korban tindak pidana,” kata Dede.****

Pos terkait