Fajarasia.id — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memastikan partainya memilih bertahan di luar pemerintahan kendati sempat mendapat tawaran bergabung. Sikap tersebut ditegaskannya sebagai bagian dari prinsip ideologis sekaligus garis perjuangan partai.
Pesan itu disampaikan Megawati saat berorasi ilmiah bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” pada wisuda Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026). Dalam keterangan pers yang diterima Jumat (20/11/2026), ia mengisahkan respons tegasnya ketika pintu kekuasaan dibuka.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujar Megawati.
Berakar pada Pancasila dan Konstitusi
Menurut Megawati, pilihan berada di luar pemerintahan bertumpu pada keyakinannya terhadap nilai-nilai Pancasila. Ia mengajak para lulusan ilmu pemerintahan untuk menghayati falsafah dasar negara tersebut secara utuh, tidak sekadar hafalan, melainkan dengan menyelami sejarah kelahiran serta penerapannya dalam kehidupan kebangsaan.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati menyoroti kecenderungan masyarakat yang dinilainya kian enggan mengambil sikap mandiri tanpa instruksi dari atas. Padahal, ruang gerak dan hak bersuara warga negara telah diatur secara jelas dalam konstitusi.
“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” katanya.
“Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini,” lanjut Megawati.
Megawati juga melontarkan kritik terkait situasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk maraknya isu penyadapan ilegal yang mencuat belakangan ini. Ia mengingatkan publik agar tidak gentar menyuarakan pandangan karena kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang tidak mungkin dibungkam seluruhnya lewat penindakan.
Menyinggung pengalaman pribadinya yang pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali, Megawati menegaskan langkahnya selama ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara. Sebaliknya, ia memandang hal tersebut sebagai wujud kepatuhan hukum seorang warga negara.
“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” ucap Megawati menutup pesannya.***





