Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad Terkait Korupsi Migas Rp 2 Triliun

Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad Terkait Korupsi Migas Rp 2 Triliun

Fajarasia.id — Kejaksaan Agung memeriksa mantan Wali Kota Bekasi periode 2008–2010, Mochtar Mohamad, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola BUMD PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Pemeriksaan ini menyasar kerja sama operasi (KSO) perusahaan daerah tersebut dengan PT Pertamina EP selama rentang waktu 2009 hingga 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) meminta keterangan yang bersangkutan pada Kamis (19/11/2026). Dalam keterangan resmi yang dirilis Jumat (20/11/2026), ia menyebut kehadiran saksi berinisial MM itu ditujukan untuk melengkapi alat bukti dan pemberkasan perkara.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” kata Anang dalam keterangannya.

Perkara ini berawal dari pengelolaan sumur migas di wilayah Kota Bekasi yang melibatkan kemitraan dengan pihak swasta maupun entitas asing. Berdasarkan temuan penyidik Kejagung, skema kerja sama tersebut terindikasi mengabaikan prosedur perizinan serta regulasi yang berlaku sejak awal pendirian entitas pengelolanya.

Menurut penjelasan Anang sebelumnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/9), perusahaan yang dibentuk untuk menjalankan KSO tersebut tidak mengantongi persetujuan parlemen maupun izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pelanggaran prosedur berlapis ini membuat proyek yang semestinya mendatangkan keuntungan justru berbalik membebani keuangan daerah.

“Syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan. Sehingga terjadi kerugian, yang harusnya ini (untung) malah kerugian, akhirnya defisit,” ujar Anang.

Akibat tata kelola yang bermasalah tersebut, Kejagung menaksir kerugian keuangan negara mencapai kisaran Rp 2 triliun. Dampak finansial ini tidak hanya menggerus anggaran daerah melalui kerugian perusahaan daerah, tetapi juga merugikan PT Pertamina sebagai mitra kerja sama.

Meski pemeriksaan saksi-saksi terus bergulir untuk mengurai konstruksi perkara, Kejagung hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi KSO migas Kota Bekasi tersebut.****

Pos terkait