Kemendikdasmen Bidik Revitalisasi 100.000 Sekolah pada 2027, Prioritaskan Wilayah 3T dan Rusak Berat

Kemendikdasmen Bidik Revitalisasi 100.000 Sekolah pada 2027, Prioritaskan Wilayah 3T dan Rusak Berat

Fajarasia.id — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mematangkan rencana revitalisasi terhadap 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Program skala besar ini akan memprioritaskan sekolah dengan kondisi rusak berat, sekolah yang terdampak bencana alam, serta satuan pendidikan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebelum menyasar kebutuhan penambahan ruang kelas maupun penataan lingkungan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, percepatan program 2027 tersebut dibarengi dengan evaluasi ketat terhadap capaian program prioritas sepanjang tahun 2026. Dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (20/11/2026), ia mengingatkan bahwa bantuan fisik sekolah hingga penyaluran Papan Interaktif Digital (PID) hanyalah instrumen pendukung, sehingga pemeliharaan dan pemanfaatannya di ruang kelas harus dipastikan berjalan optimal melalui penguatan mekanisme survei.

“Kita usahakan semuanya tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan tepat guna,” kata Abdul Mu’ti.

Agar penyaluran bantuan tepat sasaran, Abdul Mu’ti menginstruksikan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah untuk mengintensifkan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Pemantauan serta verifikasi lapangan secara langsung dinilai krusial guna menjamin akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai rujukan utama pengambilan kebijakan.

Di sisi lain, jajaran kementerian diminta lebih responsif dan terbuka terhadap kritik publik. Untuk membendung potensi hoaks maupun disinformasi kebijakan, Mendikdasmen mendorong penerapan pendekatan komunikasi publik SIMI (Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi) yang mengedepankan transparansi, basis data faktual, serta bahasa yang mudah dicerna masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suharwoto menjelaskan, forum evaluasi akhir tahun menjadi momentum untuk mengonsolidasikan penyelesaian program 2026 sekaligus menyelaraskan arah kebijakan 2027. Menurutnya, efektivitas program nasional sangat ditentukan oleh ketangguhan jajaran di tingkat daerah dalam menerjemahkan regulasi pusat menjadi solusi konkret.

“UPT bukan hanya unit pelaksana teknis yang mengikuti apa kata pusat, tetapi merupakan representasi dari pemerintah pusat di daerah,” ujar Gogot.***

Pos terkait