Fajarasia.id – Aktivis prodemokrasi terkemuka Thailand, Arnon Nampa, kembali mendapat tambahan hukuman penjara terkait kasus penghinaan terhadap institusi monarki atau lese-majeste. Pengadilan menjatuhkan vonis tambahan selama dua tahun delapan bulan terhadap pengacara hak asasi manusia berusia 42 tahun tersebut, sehingga akumulasi masa hukumannya kini menembus lebih dari 34 tahun penjara.
Berdasarkan keterangan organisasi Thai Lawyers for Human Rights, seperti dikutip pada Sabtu (14/11/2026), putusan terbaru ini berkaitan dengan aksi demonstrasi di Bangkok pada 25 November 2020. Dalam perkara tersebut, Arnon dinyatakan bersalah bersama empat terdakwa lainnya.
Majelis hakim pada awalnya menjatuhkan hukuman masing-masing empat tahun penjara kepada para terdakwa. Namun, masa pidana itu dipangkas menjadi dua tahun delapan bulan karena kesaksian mereka selama proses persidangan dinilai kooperatif dan membantu jalannya peradilan.
Vonis terbaru ini menambah panjang daftar hukuman yang harus ditanggung Arnon. Sebelum putusan kali ini diketuk, total hukuman penjara yang telah dijatuhkan kepadanya mencapai 31 tahun sembilan bulan.
Menurut catatan Thai Lawyers for Human Rights, perkara tersebut merupakan satu dari 14 kasus penghinaan monarki yang menjerat Arnon, di mana dua perkara lainnya hingga kini masih menunggu ketok palu pengadilan.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Arnon, Krisadang Nutcharut, mengecam keras penggunaan pasal penghinaan monarki yang dinilainya telah menyimpang dari tujuan awal hukum.
“Kini jelas bahwa undang-undang tersebut telah menjadi alat politik yang digunakan untuk melawan pihak-pihak oposisi,” ujar Krisadang kepada AFP.
Di sisi lain, Arnon mengaku tidak terkejut mendengar putusan hakim. Ia tetap menyuarakan harapannya agar Thailand dapat bertransformasi menjadi negara yang lebih terbuka, di mana berbagai isu sensitif dapat didiskusikan secara bebas di ruang publik tanpa bayang-bayang kriminalisasi.
Nama Arnon Nampa mencuat ke panggung internasional saat gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dimotori kalangan anak muda mengguncang Thailand pada tahun 2020. Kala itu, dalam sebuah aksi di Bangkok pada Agustus 2020, ia tampil mencolok mengenakan jubah penyihir ala karakter Harry Potter sembari menyerukan reformasi agar institusi kerajaan dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawaban secara demokratis.
Penggunaan atribut dunia sihir tersebut berkembang menjadi simbol perlawanan kreatif massa aksi. Para demonstran kerap meminjam istilah dari novel tersebut, termasuk menyebut karakter antagonis Lord Voldemort, sebagai metafora untuk menyindir kekuasaan monarki yang dianggap tabu untuk dikritik secara terbuka. Selain soal reformasi institusi, pada aksi November 2020 Arnon juga menuntut transparansi pengalihan saham Siam Commercial Bank (SCBx) yang dikelola oleh Crown Property Bureau, di mana Raja Maha Vajiralongkorn tercatat sebagai pemegang saham terbesar dengan porsi 23,6 persen.
Sebagai informasi, Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand mengancam siapa pun dengan hukuman penjara antara tiga hingga 15 tahun apabila terbukti mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris takhta, maupun wali raja. Sejak protes tahun 2020, ratusan warga—termasuk kelompok usia di bawah umur—telah dijerat pasal tersebut, memicu kritik luas dari komunitas internasional terkait pembatasan kebebasan berpendapat di Negeri Gajah Putih.***
