Fajarasia.id – Sebagai dua negara pemilik kawasan hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia dan Brasil mulai menjajaki penguatan kerja sama strategis dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Kolaborasi ini mencakup skema pembiayaan konservasi, sertifikasi kredit karbon, hingga pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), menyampaikan bahwa penjajakan tersebut berlangsung di sela-sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, pada Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia diwakili oleh Haruni Krisnawati bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi. Sementara pihak Brasil dihadiri oleh Direktur Jenderal Fundação Amazônia Sustentável (FAS) Virgilio Viana serta perwakilan bidang iklim, energi, dan lingkungan dari Kementerian Luar Negeri Brasil, Marco Tulio Scarpelli Cabral.
Fokus utama pembahasan terletak pada pengalaman Brasil dalam meramu kebijakan konservasi yang tidak hanya berorientasi pada kelestarian alam, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup warga.
“Salah satu pengalaman yang menjadi perhatian adalah program FAS dalam mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Amazon,” ujar Haruni.
Melalui model FAS, upaya menjaga kelestarian hutan diintegrasikan dengan pemenuhan infrastruktur dan kebutuhan dasar warga, mulai dari akses air bersih, pembangkit energi surya, konektivitas internet, hingga ketahanan pangan. Selain itu, delegasi Indonesia turut menggali mekanisme pembiayaan perlindungan hutan berbasis hasil (result-based payment) melalui skema Amazon Fund yang didukung pendanaan internasional.
Di sektor perdagangan karbon, perwakilan Brasil menawarkan pertukaran pengetahuan terkait Ecora, sebuah sistem sertifikasi kredit karbon yang dirancang untuk menjaga kredibilitas pasar karbon hutan. Sistem ini bertumpu pada metodologi berbasis sains, ketelusuran data, proses verifikasi ketat, serta tata kelola yang transparan.
Bagi Indonesia, wawasan mengenai tata kelola karbon dan pembiayaan konservasi dari Brasil dinilai sangat relevan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, mempercepat program Perhutanan Sosial, memulihkan ekosistem, serta membangun ekosistem pasar karbon kehutanan nasional yang berintegritas.
Guna memastikan penjajakan ini tidak berhenti sebatas wacana, kedua negara berencana melibatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mencakup instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengungkapkan bahwa pertemuan di Antalya turut merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret.
Kedua pihak sepakat mendalami peluang penyusunan dokumen kajian bersama (white paper) mengenai peta jalan kemitraan Indonesia–Brasil. Selain itu, direncanakan pula penyelenggaraan lokakarya teknis pada Februari atau Maret 2027 mendatang untuk membedah lebih jauh skema pembiayaan konservasi, sertifikasi karbon, dan pengelolaan hutan berkelanjutan yang berorientasi pada hasil nyata bagi kelestarian alam dan ekonomi masyarakat.****
