Kawal Program Asta Cita, DPR Minta Bakom RI dan KSP Perkuat Sinergi serta Komunikasi Publik

Kawal Program Asta Cita, DPR Minta Bakom RI dan KSP Perkuat Sinergi serta Komunikasi Publik

Fajarasia.id  — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendorong Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk memaksimalkan peran kelembagaan masing-masing dalam mengawal implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sinergi lintas sektor dinilai krusial agar setiap kebijakan strategis pemerintah tidak hanya berjalan efektif di lapangan, tetapi juga tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Sugiat saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Bakom RI dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan pada Kamis (19/11/2026). Forum evaluasi ini digelar untuk meninjau efektivitas dukungan kelembagaan sekaligus sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam kerangka fungsi pengawasan konstitusional parlemen.

“Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai efektivitas komunikasi dan penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden,” ujar Sugiat.

Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut menambahkan, Komisi XIII DPR RI menaruh perhatian khusus pada tata kelola kerja sama antarkementerian dan lembaga. Optimalisasi sumber daya menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan koordinasi dalam mengeksekusi agenda prioritas nasional.

“Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga perlu mencermati penguatan koordinasi dan sinergi antarkementerian/lembaga serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program tersebut,” katanya.

Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo memaparkan sejumlah capaian pengawasan dan pengendalian program sepanjang Januari hingga 16 November 2026. KSP tercatat telah menyusun 61 dokumen rekomendasi kebijakan untuk Presiden, menerbitkan 697 dokumen Monitoring Program dan Isu Harian (MPIH), serta memantau 563 rencana aksi melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev).

Selain itu, jajaran KSP telah melakukan 175 kali verifikasi lapangan serta menggelar 1.775 rapat koordinasi dan diskusi kelompok terpumpun (FGD). Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran KSP hingga pertengahan November 2026 mencapai Rp 93,32 miliar atau setara 82,07 persen dari total pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 113,71 miliar. Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, pagu awal KSP dipatok sebesar Rp 57,28 miliar disertai usulan tambahan belanja sebesar Rp 80,31 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Bakom RI melaporkan kinerja orkestrasi komunikasi pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025. Sejak Juni hingga pertengahan November 2026, Bakom RI membukukan sekitar 99 juta tayangan di platform Instagram dan TikTok, merilis lebih dari 1.050 siaran pers, serta mencatatkan 502 penampilan juru bicara di televisi, radio, maupun siniar.

Secara keseluruhan, lembaga ini juga memfasilitasi 564 agenda koordinasi antarinstansi dengan total jangkauan tayangan komunikasi nasional mencapai sekitar 297 juta. Memasuki tahun 2027, Bakom RI memfokuskan evaluasi pada penyederhanaan bahasa kebijakan, perluasan jangkauan informasi ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan tata kelola komunikasi berbasis data dan aspirasi publik.****

Pos terkait