Fajarasia.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyoroti besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 karena dinilai lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi. Pramono menekankan bahwa komparasi kebijakan pengupahan semestinya dilakukan pada level yang setara atau apple to apple.
Ia menjelaskan, angka UMP DKI Jakarta tahun depan tidak diambil secara sepihak, melainkan lahir dari proses perundingan panjang bersama unsur tripartit.
“Untuk upah minimum atau UMP, itu merupakan keputusan bersama antara tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator,” ujar Pramono saat ditemui wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Pramono, meski dinamika pembahasannya cukup alot, kesepakatan yang sudah diketok harus tetap dijalankan bersama. Ia menilai kenaikan sebesar 7,1 persen atau setara Rp 407.065 sudah tergolong signifikan.
Apabila ditakar di tingkat nasional, Pramono memastikan nilai UMP Jakarta sebesar Rp 6.136.941 per bulan tetap menempati posisi tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
“Dan Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple to apple, Jakarta jauh di atas semuanya. Sehingga dengan demikian keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik,” kata dia.
Buruh Desak Revisi hingga Ancam Gugat ke PTUN
Sebelumnya, Said Iqbal menyayangkan penetapan UMP DKI Jakarta 2027 di angka Rp 6,13 juta yang dinilai belum memadai untuk menutup biaya hidup layak di Ibu Kota, sekaligus tertinggal dari UMK Bekasi yang menyentuh Rp 6,3 juta. KSPI dan Partai Buruh pun mendesak Pemprov DKI merevisi keputusan tersebut menjadi Rp 6.210.000 per bulan.
“Gubernur DKI Jakarta yang sekarang antiburuh. Pabrik panci di Bekasi kok lebih tinggi upahnya dari orang yang kerja di bank yang mentereng-mentereng itu. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh KSPI dan Partai Buruh terhadap upah minimum di Jakarta adalah direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,1 juta menjadi Rp 6,21 juta,” tutur Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Said memaparkan, angka Rp 6,21 juta merupakan hasil hitung-hitungan unsur buruh di Dewan Pengupahan dengan mengacu pada inflasi DKI sebesar 3,01 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,67 persen, lalu dikalikan indeks tertentu (alfa) sebesar 1,0. Sementara itu, keputusan gubernur dinilai hanya menggunakan indeks tertentu di angka 0,77.
Jika tuntutan revisi tersebut tidak diakomodasi, KSPI DKI Jakarta berencana mengajukan keberatan resmi hingga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain jalur hukum, serikat buruh juga menyiapkan kampanye publik, menggelar unjuk rasa lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, serta mendorong DPRD DKI memanggil gubernur guna meminta penjelasan terkait kebijakan pengupahan tersebut.****





