Fajarasia.id – Anggota DPR yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan proses politik di DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan, meskipun Gibran berencana menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Herman mengatakan, setiap fraksi partai politik di DPR memiliki pertimbangan masing-masing dalam menyikapi persoalan tersebut. Karena itu, ia meminta masyarakat menunggu perkembangan proses politik hingga menghasilkan keputusan yang jelas.
“Kalau dalam kacamata kami, saya kira proses politik tetap berjalan ya,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, Partai Demokrat pada waktunya akan menyampaikan kepada publik mengenai sikap dan keterlibatan para legislatornya dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Menurut Herman, persoalan tersebut tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Diperlukan sikap bersama karena isu yang sedang berkembang dinilai memiliki konsekuensi strategis bagi masa depan bangsa dan negara.
“Tidak bisa sendiri-sendiri dalam hal mengusung sesuatu yang sangat serius dan tentu sangat strategis bagi bangsa dan negara ke depan,” ujarnya.
Di sisi lain, Herman mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi pemerintah. Stabilitas tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, hingga keamanan.
Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius, termasuk menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga saham.
“Banyak pekerjaan rumah yang Pak Prabowo sedang fokus untuk memperbaiki negara ini. Nah oleh karenanya, jangan terganggu oleh hal-hal yang kemudian kita terus memperdebatkannya. Persoalan ijazah, persoalan apa, tentu ini hal yang sedikit banyaknya ya mengganggu terhadap proses pembangunan,” kata Herman.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum di PTUN.
Gibran menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menyebut Prabowo telah memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang.
Sementara itu, DPR RI tengah memproses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat yang disampaikan seluruh fraksi terkait polemik tersebut. Perkembangan ini membuat persoalan ijazah Gibran tidak hanya menjadi perhatian dalam ranah hukum, tetapi juga berkembang menjadi agenda politik di parlemen.****
