Fajarasia.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan untuk melanjutkan polemik ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menegaskan, berdasarkan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, upaya hukum lanjutan terkait persoalan tersebut dinilai tidak lagi memiliki landasan yuridis yang memadai.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda setelah berkomunikasi secara intensif dengan Yusril untuk membahas perkembangan polemik hukum yang menyeret nama Wakil Presiden.
“Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar,” kata Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Ia mengaku pandangannya juga didasarkan pada hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Menurut Syahganda, tidak ada indikasi bahwa Presiden memberikan instruksi khusus kepada Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.
“Nah, itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya,” ujarnya.
Syahganda menilai, polemik tersebut seharusnya disikapi berdasarkan ketentuan hukum dan putusan pengadilan, bukan dibangun atas klaim mengenai dukungan politik dari Presiden.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), termasuk pertimbangan hukumnya, sebagai rujukan dalam memahami persoalan tersebut.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa upaya hukum lanjutan dalam polemik ijazah Gibran dinilai tidak lagi memiliki urgensi maupun dasar hukum yang cukup.
Yusril meminta seluruh pihak mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung. Ia menyoroti adanya pertimbangan mengenai pelanggaran serius yang dinilai dapat membahayakan kehidupan demokrasi.
“Putusan MA perlu dibaca dengan cermat, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tapi juga bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi,” ungkap Yusril.
Perbedaan pernyataan tersebut menambah dinamika polemik ijazah Gibran. Di satu sisi, Gibran menyatakan siap menempuh jalur hukum melalui PTUN, sementara di sisi lain muncul pandangan bahwa langkah tersebut tidak lagi memiliki dasar yuridis yang memadai.
Hingga kini, persoalan tersebut terus menjadi perhatian publik, baik dalam ranah hukum maupun dinamika politik nasional.****
