Fajarasia.id – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan untuk tetap menduduki jabatan sebagai wakil presiden.
Menurut Saan, usulan tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap presiden atau wakil presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan mengungkapkan, sebanyak 120 anggota DPR RI telah menandatangani usulan penggunaan HMP tersebut. Para pengusul berasal dari seluruh fraksi partai politik di parlemen.
Rinciannya, Fraksi PDI-P sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima dokumen pengajuan HMP sesuai ketentuan Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Meski telah diterima, Saan menegaskan bahwa usulan tersebut masih harus diproses sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
“Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan penggunaan hak konstitusional DPR merupakan bagian dari kewenangan lembaga legislatif.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” kata Prasetyo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.
“Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” ujarnya.
Pengajuan HMP ini menjadi perkembangan penting dalam polemik yang melibatkan Gibran. Namun, usulan tersebut belum berarti pemakzulan telah diputuskan. Prosesnya masih harus melewati tahapan konstitusional, termasuk mekanisme pembahasan di DPR dan ketentuan hukum yang mengatur pemberhentian presiden maupun wakil presiden.***
