Fajarasia.id – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pengajuan tersebut telah ditandatangani oleh para anggota DPR berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing perwakilan fraksi partai politik.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan merinci, pengusul HMP berasal dari delapan fraksi dengan jumlah yang berbeda-beda. Fraksi PDI-P menyumbang 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.
Menurut Saan, pimpinan DPR RI telah menerima usulan tersebut sesuai ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Meski demikian, pengajuan HMP belum berarti pemakzulan Gibran telah diputuskan. Usulan tersebut masih harus diproses melalui mekanisme dan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Saan.
Sebelumnya, seluruh fraksi partai politik di DPR RI telah menyampaikan usulan HMP dalam rapat bersama pimpinan DPR. Perwakilan masing-masing fraksi hadir untuk menyerahkan dokumen pengajuan tersebut.
Dorongan pemakzulan Gibran berkaitan dengan persoalan ijazah yang menjadi sorotan publik. Melalui pengajuan HMP, para pengusul meminta DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendalami persoalan tersebut.
Selanjutnya, proses politik dan hukum akan menentukan apakah usulan itu dapat berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan konstitusi.****
