Fajarasia.id – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan politik dan polemik hukum terkait dokumen pendidikannya.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026).
Ketika ditanya mengenai kebenaran informasi tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“Betul,” jawab Budi Arie.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi langsung dari Gibran maupun pihak Istana Wakil Presiden yang mengumumkan pengunduran dirinya. Budi Arie juga belum menjelaskan lebih jauh mengenai alasan dan proses pengunduran diri tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, keinginan tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum setelah muncul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), terutama yang menyangkut polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Memang tentunya Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri untuk menghadapi dinamika yang berkembang mengenai putusan di MK dan Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satunya mengenai kesempatan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden tidak menolak niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Di sisi lain, tekanan politik terhadap posisi Gibran turut menguat di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.
Usulan HMP itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Perkembangan ini membuat posisi Gibran menjadi perhatian publik. Namun, kepastian mengenai status jabatannya tetap menunggu pengumuman resmi serta proses konstitusional yang berlaku.****
