Fajarasia.id – Mabes Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan kembali digelar pekan depan. Salah satu pihak yang dipastikan menjalani proses etik tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya belum dapat dilaksanakan karena penyidik Bareskrim Polri masih melakukan pemeriksaan.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, seluruh personel yang berstatus terduga pelanggar akan diproses melalui mekanisme sidang kode etik, termasuk Listyo Sigit.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang etik terkait perkara tersebut. Dalam putusannya, Ahrie dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangannya ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia disebut memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, pekerja media, hingga tokoh masyarakat, juga disebut menjadi korban.
Istana Kepresidenan memandang perkara tersebut sebagai persoalan serius. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut dugaan tindakan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk makar.
Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah pejabat dan tokoh, termasuk anggota DPR, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Proses penyidikan dan sidang etik terhadap para tersangka kini menjadi perhatian publik. Selain mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, penanganan perkara ini juga dinilai penting untuk memastikan penggunaan kewenangan dan fasilitas negara tetap berjalan sesuai hukum serta prosedur yang berlaku.****
