Fajarasia.id – Wacana pelarangan rokok elektronik atau vape melalui undang-undang mulai mendapat perhatian DPR setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram penggunaan vape. Anggota Komisi III DPR, Lola Nelria Oktavia, meminta rencana tersebut dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak.
Lola menilai, fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR. Menurut dia, persoalan vape tidak hanya menyangkut risiko kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat berbahaya.
“Saya memandang bahwa fatwa MUI ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPR RI,” kata Lola kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan pelarangan vape melalui undang-undang tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Pembahasannya perlu melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Menurut Lola, kebijakan yang nantinya disusun harus memiliki landasan hukum kuat dan mampu menjawab persoalan secara tepat.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan generasi muda agar tidak terpapar ketergantungan nikotin maupun penyalahgunaan zat terlarang melalui rokok elektronik.
Dari sudut pandang Komisi III DPR, Lola menyebut aspek penegakan hukum menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Terutama untuk mencegah penggunaan vape sebagai media peredaran narkotika.
“Jangan sampai ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana,” ujarnya.
Namun, pembentukan undang-undang yang melarang vape secara menyeluruh, menurut dia, membutuhkan pembahasan lintas komisi dan koordinasi dengan pemerintah.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pelarangan, tetapi juga memastikan perlindungan masyarakat dapat berjalan efektif.
Sebelumnya, MUI melalui Komisi Fatwa resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.
Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan seluruh mata rantai rokok elektrik, mulai dari produksi, peredaran, perdagangan hingga penggunaannya, hukumnya haram.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak buruk vape terhadap kesehatan dan lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam, Senin (9/11/2026).
Fatwa tersebut ditetapkan melalui Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada Jumat (6/11/2026) dan ditandatangani pada Senin (9/11/2026) di Jakarta.
Penetapan fatwa ini kembali membuka pembahasan mengenai pengaturan rokok elektronik di Indonesia. Di sisi lain, dorongan dari DPR untuk mengkaji kemungkinan pelarangan melalui undang-undang menunjukkan perlunya pembahasan lebih luas mengenai aspek kesehatan, perlindungan generasi muda, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape.****
