Fajarasia.id – Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan proses penegakan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terus berjalan. Susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) saat ini tengah dipersiapkan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan, sebagai perwira tinggi yang masih berstatus anggota aktif, Listyo Sigit akan menjalani prosedur hukum dan etik yang setara tanpa pengecualian.
“Polri memiliki sistem dan prosedur baku. Siapapun terduga pelanggar hukum, tidak ada perbedaan atau perlakuan istimewa,” tegas Isir dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa perangkat majelis komisi sidang KKEP akan ditentukan secara matang oleh Kapolri sebelum diumumkan kepada publik. Sidang etik bagi para terduga pelanggar direncanakan mulai bergulir secara bertahap dalam waktu dekat, menyelaraskan dengan jadwal pemeriksaan teknis di Bareskrim Polri.
Langkah tegas ini menyusul penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) serta predikat perbuatan tercela terhadap eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Ahrie terbukti menyalahgunakan akses perangkat teknologi Bareskrim untuk aktivitas penyadapan yang melanggar prosedur.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi aktif sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam KUHP dan UU ITE atas tindakan melanggar hukum yang menyasar Presiden, jajaran menteri, hingga tokoh publik.
Polri berkomitmen menyelesaikan proses penanganan perkara ini secara transparan dan akuntabel demi menjunjung tinggi supremasi hukum serta menjaga keutuhan institusi.****
