Fajarasia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi berbeda terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan preservasi jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara. Penggeledahan yang berlangsung secara maraton selama dua hari, yakni 9–10 November 2026, menyasar kantor dinas hingga kediaman pihak terkait.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa enam titik yang digeledah terdiri atas dua unit kantor serta empat rumah tinggal. Lokasi tersebut meliputi Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah 1 dan Wilayah 2 BBPJN Sumut, rumah dua kontraktor swasta, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumut, serta rumah mantan Kasatker BBPJN Sumut.
“Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan berbagai dokumen penting yang erat kaitannya dengan penyidikan perkara ini,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Langkah penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti lanjutan guna memperkuat konstruksi perkara. Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini, di mana tujuh orang di antaranya telah menjalani penahanan.
Para tersangka yang ditahan mencakup jajaran mantan pejabat BBPJN Sumut periode 2024–2025, mulai dari jenjang Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Wilayah I dan Wilayah II BBPJN Sumut.
KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas penyelewengan dalam infrastruktur publik guna memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.****
