Fajarasia.id – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi masyarakat sipil yang mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan, lembaganya memiliki kewenangan untuk menampung aspirasi masyarakat, mendalami berbagai masukan, serta menyampaikan kesimpulan politik dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada pimpinan DPR RI.
Aher menilai, apabila berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat memiliki substansi dan pandangan yang sama, hal tersebut dapat memperkuat dasar bagi DPR untuk menindaklanjutinya.
“Kalau masukan-masukan tersebut seluruhnya menyatakan hal yang sama, berarti kan semakin kuat. Tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk tidak memproses,” kata Aher dalam keterangan pers, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Aher mengingatkan bahwa pemakzulan wakil presiden tidak bisa dilakukan berdasarkan desakan politik semata. Seluruh proses harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan tersebut melibatkan DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir sesuai konstitusi.
Aher menegaskan, BAM DPR tidak akan mendasarkan sikapnya pada kepentingan atau kebijakan pribadi. Menurut dia, setiap persoalan yang menyangkut jabatan pejabat negara harus diselesaikan melalui penegakan hukum dan aturan konstitusi.
“Komitmen kita pada konstitusi, kita tidak punya kebijakan pribadi, tapi ini urusannya menegakkan hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan persoalan mengenai pemenuhan persyaratan seorang pejabat negara, penyelesaiannya tetap harus ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku.
Dengan demikian, tindak lanjut aspirasi pemakzulan Gibran di DPR akan bergantung pada hasil pendalaman serta kesesuaian persoalan yang disampaikan masyarakat dengan ketentuan hukum dan konstitusi.****
