Fajarasia.id – Seluruh fraksi partai politik di DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Pengajuan HMP disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Seluruh perwakilan fraksi hadir dan menyerahkan dokumen usulan kepada pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat mempersilakan setiap fraksi menyampaikan usulannya secara bergiliran sesuai urutan partai politik.
“Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya,” kata Saan saat membuka rapat.
Fraksi PDI-P menjadi pihak pertama yang menyampaikan usulan melalui Dolfie OFP. Ia menyebut terdapat 14 anggota Fraksi PDI-P yang ikut mengajukan HMP.
Selanjutnya, Fraksi Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa terdapat 13 anggotanya yang mendukung pengajuan hak tersebut.
Fraksi NasDem yang diwakili Sugeng Suparwoto juga menyatakan dukungan terhadap penggunaan HMP. Menurut Sugeng, seluruh anggota fraksinya sepakat mengajukan hak tersebut karena dinilai tidak ada pilihan lain.
Dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin menyampaikan terdapat 14 anggota yang telah menandatangani usulan HMP. Sementara itu, Fraksi PKS melalui Mardani Ali Sera mengajukan dukungan dari 28 anggotanya.
Fraksi PAN turut menyampaikan pandangan melalui Sarifudin Sudding. Ia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya berkaitan dengan persoalan keabsahan surat keterangan pendidikan Gibran.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Benny K Harman dan Hinca Panjaitan menyatakan terdapat 18 anggota yang mendukung pengajuan HMP. Mereka menilai persoalan persyaratan Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Fraksi Gerindra menjadi kelompok terakhir yang menyampaikan usulan. Perwakilan Gerindra, Azis Subekti, menyebut sebanyak 11 anggota fraksinya ikut mengajukan HMP.
Kesepakatan seluruh fraksi untuk mengajukan HMP menjadi perkembangan politik penting dalam polemik yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.
Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme DPR serta ketentuan konstitusi.
Dengan masuknya dokumen dari seluruh fraksi, proses selanjutnya akan menjadi perhatian publik, terutama terkait bagaimana DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur hukum dan ketatanegaraan.****
