Fajarasia.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa transformasi organisasi dan layanan pertanahan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus utama diarahkan pada penguatan struktur organisasi serta peningkatan kualitas layanan, khususnya Peralihan Hak dan Pengukuran.
“Jadi muaranya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu hanya penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan?” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/9).
Dalam rapat koordinasi bersama Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari Jawa dan sejumlah daerah besar di luar Jawa, Nusron meminta agar transformasi organisasi maupun layanan mulai berjalan efektif pada 2026. Tahap awal difokuskan pada dua layanan utama: Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal.
Evaluasi dilakukan terhadap 10 Kantah yang sudah menerapkan struktur organisasi baru dengan pendekatan kewilayahan, serta 17 Kantah perintis layanan Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari. “Evaluasi penting agar hambatan pelayanan bisa diidentifikasi dan diselesaikan. Masyarakat harus mendapat kepastian kapan permohonannya selesai,” tegasnya.
Nusron menargetkan perluasan transformasi organisasi mencakup 110 Kantah hingga akhir 2026, dengan jumlah Kantah yang menerapkan transformasi layanan minimal sama. “Tanggal 24 September akan ditambah 50 kantor, lalu akhir Desember 50 lagi. Jadi total 110 kantor,” ungkapnya.
Ia menekankan, transformasi harus menghasilkan layanan yang lebih mudah, jelas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. “Kita ingin masyarakat tidak lagi bingung kapan selesai urusannya. Itu dulu yang harus kita bereskan,” katanya.***
