Fajarasia.id – Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas kembali mendapat sorotan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan agar langkah tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan armada, tetapi juga mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Kapoksi PKB Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan setiap KRL yang didatangkan dari luar negeri benar-benar layak beroperasi dan sesuai dengan kondisi infrastruktur perkeretaapian nasional.
“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” kata Rivqy, Sabtu (26/9/2026).
Menurut Rivqy, aspek keselamatan, kelaikan teknis, hingga kompatibilitas dengan sistem persinyalan dan infrastruktur yang ada harus menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain, kebijakan impor juga tidak boleh menghambat pengembangan industri perkeretaapian dalam negeri.
Ia menilai kebutuhan armada tambahan memang mendesak seiring lonjakan jumlah pengguna KRL Jabodetabek yang kini mencapai sekitar 1,1 juta penumpang per hari. Kepadatan yang terjadi terutama pada jam sibuk dinilai semakin mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
“Kami melihat kondisi saat ini KRL sudah sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi. Tetapi penambahan armada harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang,” ujarnya.
Rivqy menekankan bahwa solusi atas kepadatan penumpang tidak cukup hanya dengan menambah jumlah rangkaian kereta. Pemerintah dan operator perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ekosistem transportasi berbasis rel yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengimbangi pertumbuhan penumpang di masa mendatang.
“Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan,” tegasnya.
Sebelumnya, PT KAI kembali mengusulkan impor KRL bekas yang telah melalui proses refurbishment sebagai solusi cepat untuk mengatasi potensi kekurangan armada KRL Jabodetabek pada periode 2026 hingga 2029.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa sebagian armada yang beroperasi saat ini telah memasuki usia kritis sehingga harus dipensiunkan atau dikonservasi demi menjaga keselamatan operasional. Hingga 2031, KAI diperkirakan perlu mengganti sedikitnya 87 trainset KRL, sementara kapasitas produksi dalam negeri masih membutuhkan waktu untuk memenuhi lonjakan kebutuhan tersebut.
Karena itu, KAI menilai impor rangkaian KRL bekas yang telah diperbarui menjadi opsi paling realistis untuk menjaga layanan tetap berjalan sekaligus menghindari kekurangan armada dalam beberapa tahun ke depan.
Penambahan armada dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Namun, di tengah rencana impor KRL bekas, tuntutan agar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan industri nasional tetap menjadi prioritas kini mengemuka.****
