Fajarasia.id — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut integrasi data pemerintah melalui government technology (GovTech) mampu menekan tingkat bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran dari 77,6 persen menjadi kurang dari 10 persen.
“Piloting yang kami lakukan di Banyuwangi menemukan banyak masalah. 77,6 persen off target semua bansos yang diberikan. Dengan perbaikan ini, kami melihat kurang dari 10 persen,” kata Luhut dalam Reuni Akbar Institut Teknologi Del (IT Del) di Jakarta, Sabtu (5/9).
Ia menjelaskan, integrasi data lintas kementerian dan lembaga kini terus dilakukan, bahkan mulai dianalisis menggunakan kecerdasan buatan (AI). Perkembangan GovTech disebut telah mencapai hampir 80 persen, dengan target peluncuran oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.
Menurut Luhut, pada akhir 2026 seluruh data pemerintah akan berbasis digital single ID. Sistem ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan, menutup celah kebocoran, serta membangun ekosistem yang lebih transparan. “Dengan GovTech, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.200 triliun, menutup kebocoran, dan memaksa transparansi serta efisiensi,” ujarnya.
Transformasi digital pemerintahan ini, lanjutnya, diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Presiden disebut telah memberikan instruksi agar integrasi GovTech terus dilanjutkan secara bertahap.****
