Fajarasia.id — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan secara terbuka rincian harga setiap porsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan itu disampaikan Irma setelah BGN memaparkan kebutuhan anggaran program MBG yang mencapai Rp 232,5 triliun. Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai besaran biaya yang sebenarnya dialokasikan untuk setiap porsi makanan.
Irma juga meminta Kepala BGN Sudaryono menindaklanjuti berbagai masukan Komisi IX DPR. Ia berharap pengelolaan program MBG dapat berjalan dengan baik tanpa membebani keuangan negara maupun merugikan masyarakat.
“Saya minta kepada BGN untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan hari ini, tolong apa yang saya sampaikan dilakukan agar tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat, dan mampu mendorong pemerintah siapkan fiskal cukup bagi keberlangsungan makan bergizi gratis ini,” ujar Irma.
Irma mengatakan, transparansi mengenai harga per porsi MBG penting karena terdapat sejumlah informasi berbeda yang beredar di masyarakat.
Ia menilai publik perlu mengetahui secara jelas berapa biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk menyediakan satu porsi MBG. Menurutnya, program tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk membuat penerima kenyang, tetapi harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
“Makan bergizi itu bukan makan kenyang tapi makan bergizi, dan itu harus tersampaikan ke masyarakat bahwa harganya berapa,” kata Irma.
Ia mencontohkan adanya informasi yang menyebut harga satu porsi MBG mencapai Rp 15.000, sementara nilai makanan yang diterima disebut hanya sekitar Rp 6.000.
“Karena sampai hari ini banyak sekali orang yang bilang harganya Rp 15 ribu, tapi yang terdistribusi hanya senilai Rp 6.000, misalnya seperti itu,” ujarnya.
Karena adanya perbedaan informasi tersebut, Irma meminta BGN memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut dia, kejelasan mengenai komponen biaya MBG diperlukan agar tidak muncul persepsi atau informasi yang simpang siur mengenai penggunaan anggaran program tersebut.
“Ini kan harus tersampaikan ke publik, itu yang harus disampaikan BGN ke publik biar jangan terjadi confused informasi di tengah-tengah masyarakat,” tutur Irma.
Irma berharap keterbukaan mengenai harga per porsi dapat menjadi bagian dari upaya memastikan program MBG berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dengan anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah, ia menilai pengelolaan program tersebut harus disertai akuntabilitas yang jelas agar kepentingan negara dan masyarakat tetap terlindungi.***
