Fajarasia.id — Sebuah desa kecil bernama Piddington di Oxfordshire, Inggris, menggelar referendum sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah menampung lebih dari 1.200 pencari suaka di bekas lokasi Kementerian Pertahanan (MoD) Bicester. Referendum yang digagas Dewan Paroki Piddington itu menghasilkan dukungan mayoritas, dengan 96 persen warga memilih opsi “merdeka” dari Britania Raya.
Ketua Dewan Paroki, Tim McNally, menyebut langkah ini sebagai pesan demokratis kepada pemerintah dan dunia. “Kami memasuki balai desa sebagai pihak yang tidak diunggulkan. Kami punya ide berani, dan kami telah menyampaikan pesan kepada dunia,” ujarnya.
Rencana penampungan pencari suaka diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris sebagai kebijakan untuk memindahkan mereka dari hotel ke lokasi alternatif. Namun, warga Piddington menilai penempatan 1.256 pencari suaka laki-laki di dekat desa akan menimbulkan rasa tidak aman. Lebih dari 130 perempuan bahkan mengirim surat kepada anggota parlemen perempuan untuk menyuarakan kekhawatiran tersebut.
Pemerintah Inggris menegaskan tidak akan membatalkan rencana penampungan. Menteri Kebudayaan Lisa Nandy menyebut keputusan itu adil karena sejumlah daerah lain sudah menanggung beban lebih besar. Perdana Menteri Andy Burnham juga menekankan perlunya pembagian beban penampungan secara merata di seluruh wilayah Inggris.
Meski referendum digelar dengan mekanisme pemungutan suara, hasilnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk memisahkan Piddington dari Inggris. Namun, aksi ini mencerminkan penolakan keras warga terhadap kebijakan pemerintah terkait pencari suaka.****
