Fajarasia.id — Pemerintah mempercepat digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) dengan memperluas uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital ke 258 kabupaten/kota. Program ini ditargetkan meluncur secara nasional pada pekan ketiga Oktober 2026.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan akurasi data dan mekanisme distribusi menjadi kunci agar bansos tepat sasaran. “Yang dibutuhkan pertama kali adalah data. Yang kedua adalah distribusi. Dengan kerja bersama, ini bisa dipercepat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Kamis (10/9).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, Presiden telah menginstruksikan perluasan Perlinsos Digital secara nasional. Uji coba sebelumnya mencatat lebih dari 4,3 juta keluarga pendaftar dalam dua bulan. “Masih ada pekerjaan rumah, terutama dari sisi kesiapan sistem,” kata Luhut.
Digitalisasi bansos diharapkan mampu mengurangi inclusion error (penerima tidak berhak mendapat bantuan) dan exclusion error (penerima berhak tidak mendapat bantuan). Pemutakhiran data dilakukan Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penerima sesuai kriteria.
Selain itu, pemerintah meluncurkan program Gerakan Perlinsos Peduli Tetangga agar masyarakat dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat membantu tetangga mendaftar sebagai Agen Perlinsos. Evaluasi uji coba menunjukkan lebih dari 70% masyarakat memberikan respons positif, dengan proses distribusi yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini dapat dipangkas menjadi hitungan menit.
Langkah ini diharapkan memperkuat ekosistem bansos yang lebih cepat, transparan, dan adil, sekaligus menjadi fondasi penyaluran bantuan sosial nasional mulai 2027.****
