Fajarasia.id — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Muzani dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Muzani mengatakan, setelah 81 tahun merdeka, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga perlindungan sosial. Namun, menurut dia, masih terdapat persoalan mendasar yang harus diselesaikan.
“Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan,” kata Muzani.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya program pemenuhan gizi masyarakat. MBG, kata Muzani, tidak seharusnya dipandang hanya sebagai program pembagian makanan.
“Dalam kerangka itulah kita memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Gizi Jadi Investasi SDM
Muzani mengatakan, cita-cita Indonesia memiliki generasi yang unggul dan mampu bersaing harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk gizi.
Menurut dia, pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Karena itu, Muzani mengingatkan agar pelaksanaan MBG dilakukan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel,” tegasnya.
Koperasi untuk Perkuat Ekonomi Rakyat
Dalam pidatonya, Muzani juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Ia mengingatkan amanat konstitusi yang menempatkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
“Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih,” ujar Muzani.
Menurut dia, koperasi dapat menjadi salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Jika dikelola secara sehat dan profesional, koperasi dapat memperkuat posisi petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil.
“Petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat,” katanya.
Muzani menekankan, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah unit yang terbentuk. Indikator utamanya adalah meningkatnya kegiatan ekonomi produktif, pendapatan anggota, kualitas tata kelola, dan kemandirian masyarakat.
“Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat,” tutur Muzani.****
