Fajarasia.id – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, pertanian, perikanan, koperasi, dan ekonomi desa.
“Ekonomi kerakyatan tidak bisa dipisahkan dari biaya transportasi dan energi. Petani butuh biaya angkut, nelayan butuh bahan bakar, UMKM butuh listrik untuk produksi,” ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/8).
Menurut Hendry, penguatan UMKM dan ekonomi desa tidak cukup hanya dengan bantuan modal, tetapi juga harus disertai akses pasar, teknologi, digitalisasi, pendampingan, serta peningkatan kualitas produk. Ia menilai kebijakan subsidi energi harus tepat sasaran agar masyarakat produktif tidak terbebani.
Hendry juga mendukung rencana pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangunan PLTS dan elektrifikasi desa. “Kalau listrik masuk ke desa, yang hadir bukan hanya penerangan, tapi juga peluang usaha,” katanya.
Selain energi, biaya transportasi disebut berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena menentukan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM. Hendry berharap kebijakan RAPBN 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga biaya produksi masyarakat tetap terjangkau.
“APBN harus hadir di sawah petani, di laut bersama nelayan, di tempat produksi UMKM, dan di desa-desa yang membutuhkan energi,” tegasnya.***
