Fajarasia. id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi sekitar 15 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikategorikan memiliki emisi tinggi untuk dipensiunkan secara bertahap. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebut langkah ini bagian dari komitmen pemerintah menekan emisi sekaligus memastikan ketersediaan energi pengganti.
Menurut Yuliot, pemerintah mempertimbangkan energi terbarukan sebagai opsi pengganti, termasuk program percepatan pembangunan PLTS 100 GW. “Apakah sebagian bisa digantikan dari program percepatan 100 gigawatt, ini yang sedang dihitung,” ujarnya dalam ajang Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 di Jakarta, Kamis (20/8).
Ia menegaskan penghentian operasional PLTU tidak dilakukan serentak, melainkan bertahap dengan memperhitungkan kondisi kelistrikan di Jawa, Sumatra, hingga kawasan industri lain. Pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan aktivitas industri yang bergantung pada pasokan listrik dari PLTU.
Target pensiun PLTU ditetapkan pada periode 2030–2035 sesuai komitmen transisi energi. Namun, pelaksanaannya bergantung pada percepatan pembangunan energi pengganti serta ketersediaan pendanaan. “Kalau percepatan bisa dilakukan dan ada funding, target 2030–2035 bisa tercapai,” kata Yuliot.
BPBD menekankan bahwa penghitungan kebutuhan energi pengganti masih dilakukan sebelum tahapan pensiun PLTU ditentukan.***
