Fajarasia.id – Pemerintah menegaskan penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) dan perbaikan sistem verifikasi data penerima bantuan sosial berpotensi menghemat anggaran perlindungan sosial hingga Rp200 triliun. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyebut efisiensi ini signifikan mengingat anggaran perlindungan sosial mencapai Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari APBN.
“Penerapan prinsip DPI dan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah,” ujar Qodari di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Efisiensi disebut tidak hanya berlaku pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tetapi juga program perlindungan sosial lainnya. Mengacu koreksi Dewan Ekonomi Nasional 2024, potensi penghematan bisa mencapai Rp127–200 triliun.
Digitalisasi memungkinkan pemerintah menekan risiko inclusion error (bantuan salah sasaran) dan exclusion error (penerima yang berhak justru terlewat). Integrasi data lintas kementerian dan lembaga juga memperkuat akurasi verifikasi penerima bansos.
Qodari menegaskan langkah ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efektivitas belanja negara. “Potensi efisiensi ini memastikan anggaran digunakan secara maksimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.***
