Fajarasia.id – Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Selasa (18/8). Inovasi ini menjadi langkah memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti menegaskan setiap kebijakan sistem pembayaran harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi. “Kebijakan ini adalah wujud nyata sumbangsih BI bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus hadiah kemerdekaan untuk masyarakat,” ujarnya.
KKI diproses sepenuhnya melalui infrastruktur domestik, berbeda dengan kartu kredit konvensional yang sebagian transaksinya melibatkan jaringan internasional. Instrumen ini menggunakan fasilitas pembayaran tunda (deferred payment) dan dapat dipakai melalui QRIS Scan maupun Tap.
Pada tahap awal, delapan bank penerbit telah menyediakan KKI, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan skema pembiayaan syariah. KKI tersedia untuk individu maupun korporasi, serta hadir dalam bentuk digital dan fisik.
Selain segmen ritel, terdapat KKI Pemerintah yang diperuntukkan bagi satuan kerja pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung transaksi belanja pemerintah.
Adapun persyaratan umum kepemilikan KKI antara lain:
- Usia minimal 21 tahun untuk pemegang utama, 17 tahun untuk tambahan.
- Pendapatan minimal Rp3 juta per bulan setelah dikurangi kewajiban.
- Memenuhi proses penilaian kelayakan dan manajemen risiko penerbit.
Dengan pemrosesan transaksi di dalam negeri, BI menilai efisiensi sistem pembayaran akan meningkat sekaligus memperkuat kedaulatan data dan transaksi keuangan Indonesia.****
