Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasikan pengumpulan data ancaman serta potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung bersamaan dengan puncak musim kemarau 2026. Langkah itu dinilai penting agar upaya mitigasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.
Alex mengatakan ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun strategi antisipasi yang komprehensif sekaligus memudahkan DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah pemerintah.
“Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujar Alex dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran pemerintah menyiapkan langkah menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino dalam rapat terbatas sehari sebelumnya.
Menurut Alex, setiap daerah memiliki karakteristik risiko yang berbeda sehingga diperlukan pemetaan yang detail untuk menentukan langkah penanganan yang tepat sasaran.
“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karena itu, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” katanya.
Ia secara khusus menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah wilayah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurutnya, Kementerian Kehutanan harus memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Alex juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi petugas yang bertugas memadamkan kebakaran hutan. Ia menilai perlengkapan keselamatan yang memadai serta perencanaan operasi yang lebih baik diperlukan untuk meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa.
Selain fokus pada mitigasi bencana, Alex meminta Kementerian Pertanian menggandeng pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipasi sesuai karakteristik dan kearifan lokal masing-masing wilayah. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air serta melindungi sektor pertanian di tengah ancaman kemarau panjang.
“Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras,” ujarnya.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September. BMKG juga memperkirakan peluang terjadinya El Nino berkategori sangat kuat mencapai 75 persen dan berpotensi bertahan hingga Oktober 2026.
Alex berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi sejak dini agar dampak El Nino terhadap kebakaran hutan, ketersediaan air, dan ketahanan pangan dapat ditekan semaksimal mungkin.****
