Fajarasia.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap dana pemerintah daerah hingga Rp203 triliun masih mengendap di bank. Alasannya, banyak daerah menahan belanja karena khawatir gaji pegawai dan biaya operasional Januari 2026 terlambat dibayar.
“Ada total lebih kurang Rp203 triliun dari gabungan provinsi, kabupaten, kota,” kata Tito Selasa (25/11/2025).
Selain itu, pergantian kepala daerah Februari 2025 ikut memperlambat eksekusi anggaran. “Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya, dari kepala dinas sampai sekda,” jelas Tito.
Sebagian daerah juga menahan anggaran untuk membayar kontrak proyek akhir tahun yang baru cair setelah pekerjaan selesai. Akibatnya, belanja daerah baru 68 persen, sementara pendapatan sudah 82–83 persen.
