PP Muhammadiyah Dukung Wacana Sekolah Swasta Gratis

PP Muhammadiyah Dukung Wacana Sekolah Swasta Gratis

Fajarasia.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung wacana sekolah swasta gratis untuk tingkat pendidikan SD-SMP. Meski demikian, wacana tersebut harus memperhitungkan kemampuan negara untuk merealisasikannya.

“Itu boleh saja tetapi itu dihitungnya harus benar. Jangan sampai nanti diminta gratis, tapi gurunya dibayar asal-asalan, kecuali gurunya disubsidi,” kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Didik Suhardi , Jumat (2/8/2024).

Apalagi, kata dia, banyak guru-guru swasta terbaik diambil pemerintah melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Di Muhammadiyah sekitar 10 ribuan guru-guru terbaik diambil melalui program PPPK selanjutnya masuk ke sekolah negeri,” ujarnya.

Menurutnya, Muhammadiyah terbuka luas memberikan akses dan akomodasi kepada seluruh warga masyarakat umtuk mengenyam pendidikan. Sehingga tidak tumpang tindih memandang strata sosial.

“Artinya, semuanya diberikan kesempatan untuk meraih cita-cita gemilang di masa depan,” ucapnya. Di sisi lain, Didik mengatakan, mahalnya biaya sekolah karena mengikuti tingkat inflasi yang dapat menurunkan nilai tukar Rupiah.

Untuk itu, ia menyarankan pemerintah untuk dapat menekan inflasi tersebut. Dalam kondisi ini, kata dia, tidak terlalu bermasalah bagi sekolah negeri, tetapi berdampak bagi sekolah swasta.

“Sekolah swasta merasakan betul akibat inflasi yang selalu naik,” ucapnya. Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengajukan uji materi pendidikan sekolah swasta gratis ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu alasannya karena sejumlah pungutan yang memberatkan mengakibatkan anak putus sekolah. “Kalau kita lihat hari ini memang anak putus sekaloh masih banyak sekali,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matriaji

Dengan kondisi ini, kata dia, pihaknya mendorong pemerintah untuk memberlakukan pendidikan tanpa biaya. Menurut perhitungan JPPI, 20 persen APBN untuk pendidikan itu sudah sangat cukup untuk mewujudkan sekolah tanpa dipungut biaya. ****

Pos terkait