Fajarasia.id – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Transmigrasi (KemenTrans) berencana kolaborasi mengembangkan perekonomian di kawasan transmigrasi. Komitmen bersama ini didasari oleh kondisi ekonomi di kawasan transmigrasi yang relatif tertinggal dan sulit berkembang.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan salah satu opsi paling tepat untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah dengan membangun koperasi. Menurutnya, cara ini membuat masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dapat lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.
“Kalau bisa di kawasan transmigrasi, terbentuk badan usaha yaitu koperasi. Ketika nanti sudah berbadan usaha koperasi, kami di Kementerian Koperasi memungkinkan untuk berkolaborasi,” kata Budi Arie dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).
Melalui wadah koperasi, berbagai program pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai anggota koperasi akan semakin mudah. Terlebih di wilayah transmigrasi mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani.
Hal ini sinkron dengan rencana kebijakan pemerintah terkait dengan swasembada pangan. Salah satu bentuk sinergi yang dinilai paling strategis untuk segera dilakukan yaitu terkait dengan penyaluran pupuk.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Transmigrasi saat ini data jumlah transmigran di seluruh Indonesia sekitar 9,1 juta jiwa. Dengan rincian 2,1 juta Kepala Keluarga (KK) dan tersebar di 153 kawasan transmigran.
“Kalau kita bisa bantu (penyaluran) itu kan sudah lumayan sekali membantu teman-teman di transmigran. Terutama di Indonesia Timur untuk pupuknya, untuk pemasaran nanti kita pikirkan bagaimana strateginya,” kata Budi Arie.
Budi Arie juga menyoroti keberadaan koperasi di kawasan transmigrasi juga akan sangat membantu para petani untuk lebih memudahkan pemasaran produknya. Di sisi lain koperasi dapat menjadi offtaker dari komoditas unggulan di setiap wilayah transmigrasi.
Manfaat lain yang bisa diperoleh oleh koperasi di kawasan transmigrasi juga kemudahan dalam mengakses pembiayaan untuk modal kerja koperasi. Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM menyatakan siap memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi di kawasan transmigrasi.
Sementara itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara membenarkan kendala utama para transmigran adalah kesulitan memasarkan produk pertanian. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan peran offtaker yang dapat menyerap semua produk pertanian dari para transmigran.
“Kemarin kami ke Papua, kami banyak mendengar bahwa banyak persoalan terutama di beberapa kawasan transmigrasi. Mereka kesulitan untuk memasarkan produknya,” kata Iftitah.
Iftitah menilai salah satu offtaker yang paling tepat untuk menjembatani permasalahan di kawasan transmigrasi adalah koperasi. Dia berharap rencana strategis untuk melakukan kolaborasi antara Kemenkop dan KemenTrans terealisasi sehingga dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat.****
