Fajarasia.id – Komisi X DPR RI mengambil langkah serius menyusul tragedi memilukan yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Insiden bunuh diri tersebut mengguncang publik dan mendorong DPR untuk segera memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti guna meminta penjelasan serta langkah konkret dari pemerintah.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapi kasus ini. “Mendikdasmen sebagai penanggung jawab tertinggi harus segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menambahkan, pemanggilan Mendikdasmen dijadwalkan sebelum masa reses, tepatnya pekan depan.
Hadrian menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi. “Siswa-siswi tidak boleh terbebani hanya karena keterbatasan keuangan orang tua. Pendidikan wajib tidak boleh berhenti hanya gara-gara faktor ekonomi,” tegasnya.
Politikus PKB tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, dana BOS adalah hak semua sekolah dan harus dipastikan sampai ke tangan yang tepat. “Kejadian di NTT ini menjadi tamparan keras. Apakah sekolah tidak menyalurkan, belum menerima, atau ada masalah lain, semua harus kita evaluasi bersama,” jelasnya.
Selain itu, Hadrian menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kesehatan mental siswa. Ia menilai sekolah wajib mengetahui kondisi psikologis setiap murid agar tragedi serupa tidak terulang. “Kami mendukung penuh upaya pemeriksaan kesehatan mental siswa. Sekolah harus lebih peka terhadap kondisi psikis anak-anak,” tambahnya.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Komisi X DPR berharap pemanggilan Mendikdasmen dapat menghasilkan solusi konkret, mulai dari pemerataan dana BOS hingga program khusus untuk menjaga kesehatan mental siswa. Tragedi di Ngada bukan hanya duka bagi keluarga korban, tetapi juga peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan bahwa sistem harus lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak.
