Kasus MTN Bank NTT, Disebut Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Kasus MTN Bank NTT, Disebut Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Fajarasia.id  – Kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) oleh Bank NTT dari PT. SNP Finance, berpotensi merugikan kerugian keuangan negara hingga Rp. 50 miliar.

Hal itu, berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), kepada ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT.

“Ada potensi kerugian keuangan negara dalam kasus pembelian Medium Term Note (MTN) oleh Bank NTT dari PT. SNP Finance. Hal itu diperoleh dari hasil pemeriksaan penyidik kepada ahli dari BPK RI Perwakilan NTT,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati NTT, Ilham Samuda, S. H, M. H, kepada wartawan 22 Desember 2022 saat menggelar konfrensi pers akhir tahun.

Menurut Ilham, kerugian keuangan negara senilai Rp. 50 miliar merupakan hasil temuan BPK RI Perwakilan NTT yang dituangkan dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT pada Januari 2021 lalu.

“Kami masih dalami lagi kasusnya karena adanya potensi kerugian keuangan negara berdasarkan pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT oleh penyidik Kejati NTT,” ujar Ilham.

Terpisah, Kasi Dik Kejati NTT, Salesius Guntur, S. H kepada wartawan, Rabu (28/12/2022) kemarin mengatakan bahwa ada lima (5) kasus yang dalam tahap penyelidikan yang menjadi prioritas oleh penyidik Tipidsus Kejati NTT.

Lima kasus itu, kata dia, akan diprioritaskan pada tahun 2023 mendatang untuk dituntaskan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur.

“Ada lima (5) kasus yang masih dalam tahap penyeldikan (Lid) yang menjadi prioritas utama tim penyidik Tipidsus Kejati NTT untuk dituntaskan di tahun 2023 mendatang termasuk kasus pembelian Medium Term Note (MTN) di Bank NTT senilai Rp. 50 miliar,” tegas mantan Kacabjari Reo ini.

“Yang jelas bahwa di tahun 2023 mendatang, lima kasus itu penyidik akan mulai agendakan pemeriksaan saksi – saksi guna menuntaskan kasusnya,” tambah Guntur.

Selain itu, katanya, lima kasus lainnya yang kini berstatus penyidikan (Dik) juga bakal dituntaskan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT.

“Kita lihat saja di tahun 2023 mendatang. Yang jelas lima kasus yang masih penyelidikan dan lima kasus yang sudah penyidikan akan dituntaskan nanti,” tutup Guntur.(rey)

Pos terkait