Fajarasia.id– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia termasuk negara yang mampu menahan kondisi ketidakpastian global saat ini karena tidak terlalu bergantung pada ekspor atau kontribusi ekspor terhadap perekonomian negara.
Namun, Airlangga juga menyebut pertumbuhan ekspor dan impor akan melambat pada 2023. Pada 2023, ekspor hanya tumbuh 12,8% dan impor 14,9%. Sementara ekspor meningkat 29,4% dan impor 25,37% pada 2022. “Itu terjadi karena bottom-nya sudah tinggi,” kata pemimpin Golkar itu. Andry Satrio Nugroho, Direktur Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), memperkirakan pemerintah harus mendorong diversifikasi produk berorientasi ekspor. Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada ekspor komoditas. Oleh karena itu, Indonesia harus mengubah struktur ekspor dengan melakukan diversifikasi produk dan menambah nilai.
“Tentu kita sekarang sedang memikirkan bagaimana kita bisa mendiversifikasi produk ekspor kita. Jadi tentu saja kita tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Saat ini kita masih bergantung pada ekspor bahan baku dan barang yang juga memiliki nilai tambah rendah,” kata Andry Satrio, Kamis (12/1/2023) di Jakarta.
Andry menilai, industri dalam negeri masih belum optimal secara global value chain (GVC). GVC adalah jaringan tahapan produksi barang dan jasa yang diproduksi dan dirakit di berbagai negara, mulai dari desain produk hingga distribusi barang hingga pengguna akhir.
“Latar belakang adalah keadaan industri kita saat ini, di mana kita dapat berbicara tentang masalah industri terkait dengan rantai nilai global yang masih minim,” katanya.
Meski demikian, Andry mengatakan konsumsi domestik akan tetap memberikan dukungan yang kuat bagi perekonomian nasional. Berbeda dengan negara-negara lain yang ekonominya tetap bergantung pada sektor perdagangan ekspor dan impor.
“Kita lihat saja kalau misalnya ekspor kita turun ke depan, terutama pada produk jadi, tentu dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan tidak terlalu besar. Mengapa? Karena PDB masih didominasi oleh konsumsi di industri,” ujarnya.
Selain itu, Andry memperkirakan perjanjian kerja sama komersial dengan beberapa negara harus diperkuat karena kondisi ekonomi global saat ini juga sedang tidak stabil. “Yang kedua adalah bagaimana kita dapat memiliki perjanjian kerjasama komersial yang sebenarnya cukup besar. Dalam kondisi yang tidak stabil, proses perjanjian kerjasama adalah proses dimana kita dapat mendorong pemeliharaan stabilitas perdagangan dengan negara ketiga,” tegasnya.
Selain itu, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas informasi pasar. Kondisi pasar yang tidak stabil tidak hanya membutuhkan kejelian, tetapi juga kekuatan untuk mengisi pasar luar negeri dengan produk-produk dari Indonesia.
“Sehingga kita bisa melakukan market intelligence management di luar negeri untuk setidaknya memiliki gambaran tentang apa yang kita promosikan atau apa yang perlu kita kembangkan di industri dalam negeri kita,” pungkasnya. Ekspor bahan olahan
Sementara itu, CEO CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong ekspor agar tetap berdaya saing.
“Solusinya adalah mendorong ekspor produk jadi yang bernilai tambah, bukan produk primer. Porsi ekspor teknologi tinggi dalam total manufaktur harus ditingkatkan. Dan itu memerlukan program industrialisasi besar-besaran.” jelas Bima.
Salah satu bahan baku yang dapat diekstrak adalah CPO yang turunannya banyak digunakan dalam kosmetik. “Misalnya, CPO diekspor dalam bentuk kosmetik. Ditambah fenomena lipstik, yang secara historis permintaan kosmetik naik di masa resesi. Produk kosmetik membutuhkan bahan baku petrokimia yang berasal dari turunan sawit,” kata Bhima.
Tentunya pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan hanya oleh kontraktor. Industrialisasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. “Proses industrialisasi membutuhkan dukungan pembiayaan yang murah, insentif pajak yang tepat sasaran, dan kerjasama swasta dengan BUMN,” kata Bhima.****
