Fajarasia.id – Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Larso menjawab polemik soal beasiswa. Khususnya kepada Staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Billy Mambrasar.
Dwi Larso menyebut Billy mendapat kelonggaran penundaan studi. Karena tugas negara.
“Pemberian kelonggaran untuk saudara Billy karena yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai pejabat negara (Stafsus Presiden),” katanya. Selama ini, penerima beasiswa LPDP yang mengajukan kelonggaran penundaan kuliah, diakui Dwi, tidak banyak.
“Sebelumnya juga ada pejabat dari Kementerian Keuangan, juga meminta kelonggaran karena tugas ke luar negeri. Tapi kasus seperti ini (yang meminta kelonggaran) jumlahnya tidak banyak,” ujar Dwi.
Kelonggaran penundaan kuliah, dijelaskan Dwi, diberikan selama penerima beasiswa mengajukan permohonan kepada LPDP. Selain itu pemberian kelonggaran juga diberikan setelah memenuhi persyaratan.
“Pemberian kelonggaran selain karena tugas negara juga karena adanya wabah atau pandemi tertentu. Selain itu juga untuk keperluan riset, aturannya sangat detail,” ucap Dwi.
Sebelumnya, lini masa X diramaikan berita Stafsus Presiden, Billy Mambrasar, sebagai penerima beasiswa LPDP, mendapat kelonggaran penundaan kuliah. Billy dinyatakan lolos seleksi beasiswa program S3 dari LPDP pada 2017.
“Pada saat itu Billy belum menerima Letter of Acceptance (LoA) dari universitas. Sehingga dia minta diberi kelonggaran,” kata Dwi.
Berdasarkan ketentuan LPDP, semua penerima beasiswa dapat diberikan kelonggaran waktu pelaksanaan studi hingga 18 bulan untuk mendapatkan kampus. Masa tersebut bisa diperpanjang.
Namun, di 2019, Billy ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Stafsus. Sehingga dirinya mengajukan penundaan kuliah sampai mendapat kampus.
Hingga di 2023, Billy menyampaikan kepada LPDP, dirinya telah mendapatkan surat persetujuan dari pihak kampus. “Sehingga saat ini statusnya sedang menjalani studi di Universitas Pennsylvania AS sejak 2023,” ucap Dwi.****
