Fajarasia.id – Perdebatan mengenai ambang batas parlemen kembali mengemuka di Senayan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa parliamentary threshold masih relevan dan dibutuhkan dalam sistem politik Indonesia. Menurutnya, ambang batas parlemen merupakan bagian dari proses penyederhanaan partai yang penting bagi stabilitas demokrasi.
“Urgensinya jelas, ambang batas parlemen ini masih harus ada. Ini bagian dari penyederhanaan partai, agar sistem politik kita lebih tertata,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan.
Herman menjelaskan bahwa Indonesia pernah mengalami fase multipartai dengan jumlah partai yang sangat banyak. Namun, seiring waktu, sistem politik bergerak menuju penyederhanaan agar lebih efektif. Ia menambahkan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pijakan penting dalam pembahasan ambang batas. “MK sudah memutuskan ambang batas untuk pilpres dinolkan, sementara untuk parlemen dianggap terlalu tinggi. Karena itu, perlu dibicarakan ulang mengenai besaran yang ideal,” jelasnya.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Wakil Ketua Umum Eddy Soeparno justru mendorong penghapusan ambang batas parlemen. Eddy menilai aturan tersebut membuat jutaan suara pemilih tidak terwakili di DPR. “Dengan adanya ambang batas, belasan juta suara pemilih tidak bisa ditampung aspirasinya. Ini merugikan demokrasi,” tegasnya.
PAN mengusulkan mekanisme serupa dengan DPRD, di mana partai yang tidak memenuhi syarat kursi dapat bergabung membentuk fraksi gabungan. “Dengan begitu, masyarakat tetap bisa menyalurkan aspirasinya melalui wakil yang mereka pilih,” tambah Eddy.
Perbedaan pandangan antara Demokrat dan PAN menunjukkan bahwa isu ambang batas parlemen masih menjadi topik hangat dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu. Di satu sisi, ambang batas dianggap penting untuk penyederhanaan partai dan menjaga stabilitas politik. Di sisi lain, penghapusan ambang batas dinilai lebih demokratis karena memberi ruang bagi semua suara rakyat untuk terwakili.
Ke depan, diskusi antarfraksi di DPR akan menentukan arah kebijakan terkait ambang batas parlemen, apakah tetap dipertahankan dengan besaran tertentu atau dihapuskan sama sekali.
