Fajarasia.id – Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terancam tidak lolos ke Senayan. Masinton Pasaribu yang sering kritik Jokowi tidak meraup suara yang banyak.
Masinton merupakan politikus senior di PDI Perjuangan. Dia juga aktivis 1998 dan sering mengkritik Jokowi.
Masinton Pasaribu maju dalam Daerah Pemilihan Jakarta II.
Masinton Pasaribu masih cuma meraih 19.234 suara berdasarkan real count KPU dengan data masuk 60 persen.
Bahkan, Masinton masih kalah dari Once Mekel, eks Vokalis Dewa 19.
Masinton berada di perolehan suara sedikit bersama dengan pendatang baru, Chong Sung Kim dari Partai Golkar.
Chong Sung Kim dengan perolehan 16.768 suara.
Sementara di sisi lain, posisi pertama ditempati oleh Hidayat Nur Wahid PKS 86.530 suara.
Disusul Uya Kuya PAN pada posisi kedua dengan 42.307 suara dan Himmatul Aliyah Gerindra di posisi ketiga dengan 35.664 suara.
Sementara itu, terdapat tujuh kursi DPR yang diperebutkan di Dapil Jakarta II yang mencakup wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.
Dapil Jakarta II acap disebut sebagai dapil neraka lantaran banyak nama besar yang bertarung memperebutkan kursi DPR RI.
Berikut Perolehan suara sementara caleg DPR Dapil Jakarta II
Angka berasal dari Sirekap KPU berdasarkan 60,07 persen data yang telah masuk atau per 1 Maret 2024 pukul 14.00 WIB.
Hidayat Nur Wahid PKS 86.530 suara
Uya Kuya PAN 42.307 suara
Himmatul Aliyah GERINDRA 35.664 suara
Abraham Sridjaja GOLKAR 28.301 suara
Ida Fauziyah PKB 28.280 suara
Ade Armando PSI 25.415 suara
Once Mekel PDIP 25.190 suara
Kurniasih Mufidayati PKS 22.236 suara
Melani Leimena DEMOKRAT 20.269 suara
Eriko Sotarduga PDIP 19.622 suara
Masinton Pasaribu PDIP 19.234 suara
Ronny Talapessy PDIP 19.202 suara
Sintawati PPP 17.432 suara
Chong Sung Kim GOLKAR 16.768 suara
Liliana Tanoesoedibjo PERINDO 14.828 suara
Perolehan suara partai sementara di Dapil Jakarta II
Angka berasal dari Sirekap KPU berdasarkan 60,07 persen data yang telah masuk atau per 1 Maret 2024 pukul 14.00 WIB.
PKS 183.472 suara (17,49 persen)
PDIP 166.149 suara (15,84 persen
GERINDRA 136.943 suara (13,05 persen)
GOLKAR 105.578 suara (10,06 persen)
PAN 93.222 suara (8,89 persen)
PSI 88.235 suara (8,41 persen)
PKB 78.687 suara (7,5 persen)
DEMOKRAT 54.535 suara (5,2 persen)
Kendati demikian, Sirekap KPU hanya sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi suara Pilpres 2024, sehingga datanya tidak dijadikan sebagai patokan utama.
KPU tetap melakukan rekapitulasi berjenjang yang saat ini masih dilakukan untuk menentukan hasil akhir Pilpres 2024.
Masinton Sebut Jokowi Niat 3 Periode
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menuding Jokowi silau dengan hasil survei kepuasan publik.
Menurut Masinton, karena itu Jokowi disebut meminta dukungan jabatan presiden 3 periode.
Pernyataan Masinton ini memang sangat terbalik dengan sikapnya yang dulu membela Jokowi.
Jika tadinya kader PDIP membela mati Presiden Jokowi, kini sebagian sudah berbalik badan.
Kata masinotn, Jokowi dianggap tak rela melepas kekuasaan, karena merasa sangat nyaman atas fasilitas yang didapat.
“Yang saya lihat dari awal itu saya hanya mengamati dari 2021 covid dan apa segala macam. Pola penanganan covid baik dan dipuji-puji orang itu iya,” kata Masinton di Jakarta.
“Kemudian ia melanjutkan, ini lagi-lagi silau dengan yang namanya approval rating,” imbuhnya.
“Approval rating atau tingkat keputusan publik digunakan untuk melegitimasi seluruh keinginan-keinginan dan hasrat kekuasaan kekuasaan yang ingin menabrak konstitusi tadi,” sambungnya, Sabtu (2/3/2024).
Masinton lalu membenarkan rakyat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan covid.
“Karena rakyat memilih presiden untuk dia bekerja, tapi apakah rakyat setuju jika presiden ditambah periodenya, tentu tidak,” kata Masinton.
Menurutnya, hal itu dikarenakan menabrak konstitusi, nabrak aturan, maka rakyat menolak, maka tertolak ketiga periode itu.
“Apakah rakyat puas dengan kinerja pemerintah, iya. Walaupun kita memperdebatkan angkanya,” ucapnya.
“Berapa persennya kita masih bisa perdebatkan itu benar tidak di atas 70 persen,” imbuhnya.
“Apakah rakyat menghendaki kalau presiden menambah periode atau menunda pemilu, tidak kata rakyat,” tegas Masinton.
Diberitakan sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode.
Hasto mengatakan mulanya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan.
Dia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.
Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan ‘Pak Lurah’.
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto, Jumat (1/3/2024).
Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.
Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.
“Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP,” ujar Hasto.
Menurut Masinton, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait capres-cawapres telah dirancang untuk melanggengkan kekuasaan.
Diketahui MK telah mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan tersebut berarti kepala daerah berusia 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah, meski belum berusia 40 tahun, dapat maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Kini Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (36) belum lama ini diumumkan menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
“Dan putusan MK itu mengonfirmasi apa yang saya sampaikan Juni 2022 lalu. Artinya apa? Bahwa putusan MK ini, bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini Dirancang besar untuk melanggengkan politik kekuasaan,” kata Masinton.
Ia menegaskan persoalan putusan MK tersebut tidak sekadar bicara capres-cawapres.
“Hari ini ada ancaman yang sangat serius terhadap amanat reformasi dan tegaknya konstitusi dan demokrasi kita,” katanya.
“Ini bukan persoalan menang kalah, tetapi putusan MK itu adalah putusan kaum tiran yang ingin memaksakan melanggengkan kekuasaan itu tadi,” tegasnya.
Kemudian dikatakan Masinton putusan MK tersebut bukan putusan atas nama konstitusi.
“Tapi itu putusan kaum tirani yang menggunakan tangan-tangan MK. Bahayanya apa? Bahayanya adalah kita semua tidak ada kepastian dalam menyelenggarakan proses demokrasi,” tegasnya.
Menurut Masinton, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyayangi Presiden Jokowi.
Kemudian dikatakan Masinton ia tidak tahu sayang tersebut terbalaskan atau tidak.
Mulanya Masinton menyebutkan bahwa dinamika politik saat ini rawan membenturkan antara Presiden Jokowi dengan Megawati.
“Ini situasinya rawan, goreng menggoreng. Orang sekarang seakan-akan memperhadapkan antara Pak Jokowi dengan keluarga Teuku Umar,” kata Masinton.
Kemudian dikatakan Masinton bahwa bahwa hubungan keduanya baik. Ia menyebutkan bahwa Megawati menyayangi Presiden Jokowi.
“Nggak ada (Perpecahan), Gitu lho, Bu Mega itu selalu sayang sama Pak Jokowi. Tapi nggak tahu Pak Jokowi masih sayang nggak nggak sama Bu Mega,” tegasnya.
Masinton lalu memperingatkan untuk tidak coba-coba memperhadapkan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi.
Selanjutnya ia mempertanyakan apakah Presiden Jokowi masih sayang dengan Megawati Soekarnoputri.
“Halo Pak Jokowi, saya Masinton Pasaribu. Bu Mega selalu cinta dan sayang sama Pak Jokowi. Pak Jokowi sayang nggak ya sama Bu Mega, masih sayang nggak? Saya berharap sih masih sayang,” tandasnya.***
