Fajarasia.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mematangkan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Melalui Panitia Ad Hoc, MPR menyiapkan rancangan Ketetapan MPR (TAP MPR) yang mengatur proses pemilihan, pengangkatan, hingga pelantikan wakil presiden.
Rapat perdana Panitia Ad Hoc tersebut membahas sejumlah agenda penting, termasuk target penyelesaian rancangan aturan dan mekanisme penerimaan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, terdapat dua tugas utama yang harus diselesaikan panitia. Pertama, menyusun rancangan TAP MPR mengenai pengangkatan calon wakil presiden. Kedua, merumuskan mekanisme pemilihan dan pelantikan.
“Mekanisme pemilihan, pelantikan, dan seterusnya itu sudah dibatasi tenggat waktunya, harus sampai 8 Desember selesai. Berarti 8 Desember itu sudah siap,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Menurut Bambang, pembahasan masih berada pada tahap awal dan diwarnai berbagai pandangan serta perdebatan substansial. Sejumlah kemungkinan teknis juga mulai dibahas agar proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemungkinan salah satu calon yang diajukan Presiden tiba-tiba menyatakan tidak bersedia. Selain itu, panitia turut membahas teknis pemungutan suara, termasuk penggunaan surat suara dengan mekanisme pencoblosan, tanda tangan, atau cap jempol.
Bambang menyebut pembahasan akan dilakukan secara intensif mengingat waktu yang tersedia relatif terbatas sebelum Rapat Paripurna MPR pada 9 Desember 2026.
“Ini adalah rapatnya para ahli hukum, perdebatannya panjang dan mendalam. Ini krusial karena peristiwa ini merupakan peristiwa langka yang perlu juga memperlakukan pembaruan pengaturan di dalam pasal-pasal maupun konstitusi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K. Harman menegaskan, pihaknya mendapat mandat untuk menuntaskan dua rancangan utama, yakni aturan mengenai tata cara pemilihan wakil presiden serta mekanisme pengangkatan dan pelantikannya.
Benny menjelaskan, sesuai konstitusi, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, anggota MPR akan melakukan pemilihan terhadap kedua calon tersebut.
“Bagaimana mekanisme itu sesuai dengan konstitusi, Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota, itu ketentuan menurut konstitusi kita. Tugas yang kedua itu adalah menyiapkan rancangan tentang pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden,” jelas Benny.
Dia memastikan pembahasan tidak berhenti pada rapat perdana. Panitia Ad Hoc dijadwalkan kembali menggelar rapat pada Senin mendatang dengan mengedepankan prinsip keterbukaan kepada publik.
Benny menilai proses tersebut memiliki arti penting karena merupakan peristiwa yang langka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
“Ini peristiwa langka, bahkan pertama kali dalam sejarah Indonesia, karena itu kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Di sisi lain, Bambang mengungkapkan bahwa Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menerima sinyal komunikasi dari Presiden Prabowo terkait rencana penyerahan dua nama calon wakil presiden.
Berdasarkan informasi yang berkembang, Presiden diperkirakan akan menyampaikan dua nama tersebut pada Rabu, 25 November 2026. Namun, waktu pasti penyerahannya masih menunggu kepastian.
Penyerahan nama calon rencananya berlangsung di Ruang Delegasi atau Ruang Rapat Gabungan MPR dengan tata upacara kehormatan. Kegiatan tersebut juga akan melibatkan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan MPR.
Seluruh pekerjaan Panitia Ad Hoc ditargetkan rampung sebelum Rapat Paripurna pada 9 Desember 2026. Dengan demikian, MPR berharap seluruh tahapan pemilihan dan pelantikan wakil presiden dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Dalam rapat perdana tersebut, MPR juga menyepakati susunan kepengurusan Panitia Ad Hoc. Agun Gunandjar Sudarsa ditetapkan sebagai Wakil Ketua I, Sarifuddin Sudding sebagai Wakil Ketua II, Sugeng Suparwoto sebagai Wakil Ketua III, dan Abidin Fikri sebagai sekretaris.
Adapun Hindun Anisah ditunjuk sebagai wakil sekretaris, Wihadi Wiyanto sebagai bendahara, serta Amaliah dan Ledia Hanifa Amaliah sebagai wakil bendahara.***





