DPR Minta Paralegal Desa Diperkuat, Termasuk Diberi Honorarium

DPR Minta Paralegal Desa Diperkuat, Termasuk Diberi Honorarium

Fajarasia.id – Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Penguatan tersebut dinilai penting agar masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, lebih mudah mendapatkan pendampingan dan akses keadilan.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, penguatan Posbankum perlu dilakukan melalui penambahan jumlah pos yang aktif, peningkatan kompetensi paralegal, hingga pemberian dukungan honorarium bagi petugas yang menjalankan layanan bantuan hukum.

Dorongan itu disampaikan Willy dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kamis (19/11/2026).

“Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk mengoptimalkan keberadaan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan melalui peningkatan jumlah Posbankum aktif, penguatan kompetensi, dan dukungan honorarium bagi paralegal, serta perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat,” kata Willy.

Selain memperkuat layanan bantuan hukum di tingkat desa, Komisi XIII juga meminta Kemenkum menginisiasi mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum pendidikan SMA dan sederajat.

Menurut Willy, pemahaman hukum perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda memahami hak, kewajiban, serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi XIII turut mengapresiasi capaian Kemenkum sepanjang 2026, terutama dalam peningkatan pelayanan hukum, percepatan transformasi digital, serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target.

Menanggapi dorongan DPR, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk 83.960 Posbankum di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, layanan tersebut telah menangani 249.820 kasus, baik melalui konsultasi hukum maupun penyelesaian persoalan di masyarakat.

Supratman menjelaskan, keberadaan Posbankum diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice, sehingga tidak semua perkara harus berlanjut ke pengadilan.

“Dan sampai dengan saat ini sudah 249.820 kasus yang masuk, entah itu sifatnya konsultasi ataupun juga menyelesaikan kasusnya, dan ini kalau berlanjut terus ke pengadilan, ini luar biasa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara,” ujar Supratman.

Menurut dia, penyelesaian persoalan melalui Posbankum juga dapat mengurangi beban lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat memiliki ruang untuk mencari solusi secara lebih cepat dan efektif.

Supratman mengatakan, pengembangan Posbankum bertumpu pada peran masyarakat dan pemerintah desa. Sebab, kepala desa dan aparatur setempat selama ini telah menjadi pihak yang kerap membantu menyelesaikan persoalan warga.

Pemerintah, lanjutnya, berperan sebagai fasilitator melalui pembentukan Posbankum, pemberian legitimasi, serta penyediaan pelatihan bagi paralegal.

Pelatihan tersebut akan dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) yang mendapat dukungan pemerintah.

Saat ini terdapat 777 organisasi bantuan hukum yang didukung negara. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 1.000 organisasi pada 2027 guna memperluas pelayanan hukum, terutama bagi masyarakat miskin.

Lebih jauh, Supratman menjelaskan bahwa Posbankum akan dikembangkan melalui koordinasi dengan berbagai unsur, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui program P4GN, serta Kejaksaan melalui program Jaga Desa.

Menurut dia, Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi dan penyelesaian masalah hukum, tetapi juga memiliki peran sosial untuk menjaga kerukunan masyarakat dan mencegah konflik.

“Tujuan utama kita, Pak Ketua, dari Posbankum ini sebenarnya bukan hanya sisi aspek hukumnya, tapi terutama aspek sosialnya. Jadi kohesi sosial itu harus tumbuh lagi dari kasus yang mungkin kasus ringan,” kata Supratman.

Dia mencontohkan, Posbankum dapat dimanfaatkan sebagai ruang mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antarkampung maupun konflik sosial lainnya.

Pendekatan tersebut juga dinilai relevan untuk wilayah seperti Papua yang memiliki tradisi penyelesaian konflik melalui mekanisme adat.

Pemerintah berharap penguatan Posbankum dapat membuat penyelesaian persoalan di tingkat masyarakat lebih mudah dijangkau, sekaligus mencegah konflik kecil berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.****

Pos terkait