Mahfud MD Ingatkan MPR, Sidang Pemilihan Wapres Bisa Tertunda

Mahfud MD Ingatkan MPR, Sidang Pemilihan Wapres Bisa Tertunda

Fajarasia.id  – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan adanya persoalan tenggat waktu dalam rencana sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mahfud, sidang MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat dilaksanakan apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peringatan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun X miliknya, @mohmahfudmd, sebagaimana dilihat pada Jumat (20/11/2026).

Ia meminta Presiden Prabowo dan pimpinan MPR mencermati ketentuan mengenai batas waktu pengajuan calon wakil presiden. Sebab, aturan yang berlaku mengharuskan dua nama calon diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.

“Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, persoalan utama terletak pada perbedaan pengertian mengenai hitungan 14 hari. Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR, yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah hari kerja, bukan hari kalender.

Karena itu, ia menilai jadwal sidang pemilihan wakil presiden perlu disesuaikan dengan waktu penerimaan dua nama calon dari Presiden.

“Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujarnya.

Mahfud memberikan gambaran bahwa apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada Jumat (20/11/2026), jadwal sidang perlu dihitung kembali berdasarkan ketentuan 14 hari kerja.

Menurut dia, penyesuaian jadwal tersebut penting agar proses pemilihan wakil presiden tidak menimbulkan persoalan hukum maupun polemik politik di kemudian hari.

Ia juga menilai penghitungan waktu harus tetap memperhatikan batas waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden.

“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” tutur Mahfud.

Adapun ketentuan mengenai pengajuan calon wakil presiden tercantum dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Pasal 136 ayat (1) mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

Peringatan Mahfud tersebut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur konstitusional dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Menurut dia, ketepatan waktu dan kepastian hukum perlu dijaga agar pergantian jabatan strategis negara tidak memunculkan persoalan baru.****

Pos terkait