Hinca Demokrat Usul Dua Cawapres Pilihan Prabowo Tak Boleh Mundur

Hinca Demokrat Usul Dua Cawapres Pilihan Prabowo Tak Boleh Mundur

Fajarasia.id – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengusulkan agar dua calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak diperbolehkan mengundurkan diri selama proses pemilihan berlangsung.

Menurut Hinca, kedua tokoh yang namanya diajukan Presiden seharusnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh tahapan pemilihan hingga salah satu di antaranya ditetapkan dan dilantik sebagai wakil presiden.

“Pandangan saya kalau ada yang bertanya, ‘Gimana, Bang, kalau di tengah jalan mundur?’ Saya berpendapat dan mengusulkan kepada tim kita semua bahwa ketika presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu, dia tidak boleh mundur,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Hinca yang juga menjadi anggota tim verifikasi persyaratan calon wakil presiden di MPR RI menilai komitmen kedua calon merupakan bagian penting untuk menjaga kelancaran proses pemilihan.

Dia berpandangan, pengunduran diri salah satu calon di tengah proses dapat menimbulkan persoalan karena mekanisme konstitusi mengharuskan Presiden mengajukan dua nama untuk dipilih oleh anggota MPR.

“Karena kalau dia mundur, tetap tidak dipenuhi yang tadi syarat dua itu karena harus akan ada nanti pemilihan. Jadi, saya berpendapat tidak boleh mundur sampai selesai,” ujarnya.

Hinca menjelaskan, pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden bertujuan memberikan ruang bagi MPR untuk menentukan satu figur terbaik melalui proses pemilihan.

Dia meyakini kedua tokoh yang nantinya diajukan Prabowo merupakan putra-putri terbaik bangsa yang telah memiliki kesiapan untuk mengikuti proses tersebut.

Menurut dia, mekanisme pengajuan dua calon juga memberikan kesempatan kepada anggota MPR untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam menentukan wakil presiden.

“Dan paling tidak karena konsekuensi kenapa undang-undang harus membuat dua itu untuk biar ada kontestasinya, kan, sampai selesai,” kata Hinca.

Dia menambahkan, Presiden memang memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, tetapi keputusan akhir mengenai siapa yang akan menduduki jabatan wakil presiden berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan.

“Dan soal nanti siapa yang diinginkan presiden, itulah dia bilang sampaikan ke kita, dua ‘Satu di antara dua inilah pilih, tapi dua inilah yang kuajukan’. Maka representasi masyarakat lah kemudian yang memilih,” tuturnya.

Hinca menilai proses pengisian jabatan wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024-2029 menjadi momentum penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, seluruh tahapan perlu dipersiapkan secara matang agar berjalan sesuai konstitusi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.****

Pos terkait