Fajarasia.id — Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud menerbitkan tiga dekret kerajaan yang memuat sejumlah perubahan penting dalam struktur pemerintahan Arab Saudi.
Dekret tersebut dikeluarkan pada Kamis waktu setempat sebagaimana dikutip Redaksi dari Al Arabiya, pada Sabtu (15/8/2026). Meski terjadi perombakan di sejumlah posisi strategis, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) tetap dipercaya memimpin kabinet sebagai perdana menteri.
Keputusan tersebut merujuk pada sejumlah dekret kerajaan sebelumnya mengenai pembentukan kabinet serta Pasal 9 Undang-Undang Dewan Menteri Arab Saudi.
Dalam aturan tersebut, masa kerja kabinet dibatasi maksimal empat tahun. Namun, struktur kabinet dapat diubah atau dibentuk kembali sewaktu-waktu melalui dekret kerajaan.
Posisi Ekonomi Ikut Berubah
Perubahan juga menyasar sejumlah jabatan strategis di sektor ekonomi dan keuangan.
Salah satu keputusan Raja Salman adalah mencopot Bandar Alkhorayef dari posisi Ketua Dewan Direksi Local Content and Government Procurement Authority (LCGPA).
Jabatan tersebut kemudian diberikan kepada Pangeran Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Energi Arab Saudi.
Perubahan lainnya terjadi di Capital Market Authority (CMA), lembaga yang bertugas mengatur pasar modal Arab Saudi.
Raja Salman mencopot Mohammed El Kuwaiz dari jabatan ketua CMA dan menunjuk Mazen Al-Sudairi sebagai penggantinya. Mazen Al-Sudairi akan menjalankan jabatan tersebut dengan kedudukan setingkat menteri.
Bagian dari Transformasi Vision 2030
Perombakan pemerintahan tersebut berlangsung ketika Arab Saudi terus menjalankan agenda transformasi ekonomi melalui Vision 2030.
Program yang dipimpin Mohammed bin Salman itu bertujuan mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap pendapatan minyak sekaligus memperbesar kontribusi sektor nonmigas.
Perubahan di sejumlah lembaga ekonomi dan keuangan dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemerintah Arab Saudi memperkuat tata kelola serta mendukung agenda diversifikasi ekonomi.
Dengan tetapnya MBS sebagai perdana menteri, arah utama kebijakan transformasi ekonomi kerajaan diperkirakan tidak mengalami perubahan mendasar meski sejumlah posisi strategis kini diisi pejabat baru.***
